Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 174

Title          TAK DAPAT PESANGON, KORBAN PHK BUTUH 2 TAHUN BUAT TUNTUT PERUSAHAAN
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      11 Mei 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5010228/tak-dapat-pe sangon-korban-
               Page/URL
                              phk-butuh-2-tahun-buat-tuntut-perusahaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa bakal ada proses hukum
               yang berbelit ketika korban PHK hendak menuntut perusahaan yang tak membayar
               kewajibannya atau pesangon di tengah pandemi Corona ini. Para korban PHK ini
               butuh setidaknya 1-2 tahun agar tuntutannya dipenuhi secara hukum.

               "Kalau misalnya majikan (perusahaan/pelaku usaha) tidak mau bayar, prosedurnya
               si karyawan harus lapor dulu ke depnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) habis itu
               kalau majikannya tetap cuek, gugat di pengadilan perburuhan (Pengadilan
               Hubungan Industrial), lalu ke mahkamah agung, sehingga perkara perburuhannya
               hanya untuk mendapatkan pesangon atau upah bisa sampai 1-2 tahun. Sudah
               keburu lemes karyawannya kelaparan," papar Hotman dalam telekonferensi bertajuk
               Perlindungan Hukum untuk UMKM di Masa Krisis, Senin (11/5/2020).

               Lantaran, hukum di Indonesia belum pernah mengatur sanksi pidana terkait hal
               tersebut terutama kondisinya terjadi di tengah keadaan kahar (force majeure)
               seperti saat ini.

               "Pertanyaannya sekarang apakah alasan ini bisa dipakai oleh majikan (perusahaan)
               untuk tidak membayar karyawan atau pesangon? Itu belum ada presedennya. Kalau
               force majeure dalam bidang bisnis antara debitur dan bank sudah banyak
               presedennya. Tapi antara majikan (pengusaha) dan pegawai, kaitannya untuk upah
               dan pesangon belum ada presedennya," katanya.

               Mengutip data Kemnaker per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah
               dirumahkan akibat pandemi COVID-19 telah mencapai 1.032.960 orang.

               Sementara, jumlah pekerja sektor formal dan informal yang di-PHK sudah mencapai
               689.998 orang. Sehingga, total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak
               COVID-19 sebanyak 1.722.958 orang.















                                                      Page 173 of 243.
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179