Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 173
Title DPR : THR TETAP HARUS DIBAYAR DI MASA COVID-19
Media Name suara.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://microsite.suara.com/dpr/2020/05/11/124523/thr-tetap-harus-diba yar-di-masa-
Page/URL
covid-19
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tetap harus dibayar, walau saat ini sedang
menghadapi pandemi Covid-19. Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziah, saat
rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI sudah menyatakan bahwa THR adalah wajib.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam
rilisnya, Minggu (10/5/2020). Menaker, kata Saleh, mengakui bahwa tidak semua
perusahaan stabil.
Ada juga perusahaan yang keuangannya terganggu. Untuk kasus seperti itu, akan
dilakukan pembicaraan dan dialog. Dialog tersebut bukan untuk menghindari
membayar THR, tetapi mencari jalan terbaik bagi semua.
"Dalam mengantisipasi pembayaran THR, Kemenaker mengakui telah melakukan
dialog dengan Apindo dan para pengusaha. Juga telah melakukan pertemuan
tripartit tingkat nasional," kata Saleh.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian
masalah pembayaran THR. Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar seluruh
THR sesuai ketentuan, pemerintah mendorong adanya pembicaraan antara
pengusaha dan pekerja. Dalam pembicaraan itu, bisa ditentukan mekanisme
pambayaran THR secara cicilan.
"Jika langkah menyicil yang akan diambil, maka Kemenaker meminta agar keuangan
tersebut diaudit untuk mengetahui kondisi keuangannya secara baik. Sesuai dengan
ketentuan, THR harus dibayar paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Jika tidak
dibayarkan, maka akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang akan
dibayarkan. Di samping itu, pemerintah juga akan mengenakan sanksi administratif
kepada perusahaan yang lalai membayar THR," tandas politisi PAN ini.
Di luar masa pandemi ini, lanjut Wakil Ketua MKD DPR itu, banyak perusahaan yang
mengalami keuntungan.
"Nah, di masa sulit seperti sekarang ini sudah sepatutnya hak-hak para pekerja
ditunaikan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab," paparnya.
Sekali lagi, tidak ada yang bisa menghindar dari pembayaran THR. Masalah yang
tersisa sekarang tinggal soal dialog bersama para pekerja terkait THR. Hak pekerja
tidak boleh dikurangi.
Page 172 of 243.
