Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Sementara itu Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang tidak melaksanakan
kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai dalam Pasal 10, dapat
direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan
kegiatan usaha.

Dalam Pasal 11 ayat (2) tertulis, rekomendasi didasarkan pada pertimbangan
mengenai sebab-sebab tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh pengusaha, dan
kondisi finansial perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan dua tahun
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pada Pasal 11 ayat (3) tertulis, pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan
kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pengusaha
membayar THR Keagamaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 12, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan
membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Penolakan buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk memberi kelonggaran bagi
pengusaha untuk tak membayarkan THR 100 persen.

Adapun kelonggaran itu tertulis dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/v/2020.

Selain tak membayar THR 100 persen, pengusaha juga boleh mencicil atau
menunda pembayarannya dengan cara mendorong perundingan buruh dan
pengusaha di perusahaan.

"KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja,
buruh yang diliburkan sementara carena Covid-19, buruh yang dirumahkan karena
Covid-19, maupun buruh yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari Lebaran,"
kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Alasan penolakan Said mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No 13 Tahun
2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meski demikian, Said
Iqbal mengerti, beberapa industri juga terpukul akibat pandemi Covid-19.

Untuk itu, dia mengecualikan perusahaan dengan kategori perusahaan kecil dan
menengah, seperti hotel melati, restoran non-waralaba internasional, UMK, ritel
berskala menengah ke bawah, dan sebagainya. Sedangkan hotel berbintang,
restoran besar atau waralaba internasional, ritel besar, dan industri manufaktur
wajib membayar THR 100 persen dan tidak dicicil atau ditunda pembayarannya.

Page 167 of 243.