Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 167
Title BISA DICICIL, INI SANKSI JIKA PENGUSAHA TAK BAYARKAN THR
Media Name kompas.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/11/140700565/bisa-dicicil-ini -sanksi-jika-
Page/URL
pengusaha-tak-bayarkan-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengizinkan penundaan
pemberian tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan ke pekerjanya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Melalui SE tersebut, Ida menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.
Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka perlu
melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.
Salah satunya dengan mencicil pembayaran THR.
Lantas, adakah sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR kepada
pekerjanya?
Sanksi tidak bayar THR
THR sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya.
Hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker)
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Pada Pasal 8 tersebut tertulis, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7
hari sebelum hari raya keagamaan. Bila THR tidak dibayarkan, maka ada sanksi
yang akan dikenakan kepada para pengusaha atau perusahaan. Sanksi diatur dalam
Pasal 9 Permenaker Nomor 20 Tahun 2016.
Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis
b. pembatasan kegiatan usaha.
Pada Pasal 10, teguran tertulis yang diatur dalam Pasal 9 dikenakan kepada
pengusaha untuk satu kali dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender terhitung
sejak teguran tertulis diterima.
Page 166 of 243.
