Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 165
Title FBLP: SURAT EDARAN MENAKER SOAL THR MAKIN RUGIKAN BURUH DI TENGAH PANDEMI
Media Name suara.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://www.suara.com/news/2020/05/11/140014/fblp-surat-edaran-menaker -soal-thr-
Page/URL
makin-rugikan-buruh-di-tengah-pandemi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Di tengah memburuknya situasi kehidupan buruh akibat wabah Covid-19,
pemerintah justru memberikan kelonggaran bagi perusahaan dalam pembayaran
tunjangan hari raya (THR) kepada buruh. Kelonggaran itu sampaikan Menteri
Keteganakerjaan Ida Fauziah melalui Surat Edaran (SE) No. M/6/HI.00.01/V/2020.
Isinya yakni bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR
buruh agar melakukan perundingan dengan buruh mengenai besaran serta teknis
pembayarannya.
Terkait hal itu, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai,
pemerintah tidak berpihak kepada buruh dan lebih menguntungkan perusahaan di
tengah pandemi. Alih-alih menekan perusahaan, Menaker seolah ingin tampil agung
sebagai penengah antara buruh dan pengusaha.
"Padahal yang dilakukannya merupakan politik cuci tangan yang dikemas dengan
alasan pembenar yaitu kedaruratan Covid-19," kata Jumisih, Senin (11/5/2020).
Semestinya, kata dia, di tengah kedaruratan ini, buruh sebagai pihak yang tidak
menguasai sumber daya ekonomi lah yang harus menjadi prioritas. Kementerian
Ketenagakerjaan tidak tegas terhadap perusahaan dalam melindungi buruh.
"Surat edaran Menaker itu tidak efektif, karena banyak perusahaan yang melakukan
PHK atau merumahkan pekerja tanpa perundingan mengenai pembayaran upah,"
ujarnya.
Dia menuturkan, perusahaan terus berdalih terkendala cash flow dalam pembayaran
hak-hak buruh, sedangkan negara hanya 'duduk manis' tanpa mendesak
pembuktian. Menurutnya sangat tidak logis jika perusahaan yang sudah meraup
untung bertahun-tahun dari keringat buruh serta merta kehilangan kemampuan
finansialnya karena berhenti berproduksi hanya selama satu bulan lebih.
"Selayaknya negara tidak melakukan diskriminasi kepada buruh. Apalagi buruh
perempuan yang sudah banyak menjadi korban dari dirumahkan selama pandemi
tanpa perlindungan upah," imbuhnya.
Sementara itu buruknya penyaluran bantuan sosial karena data yang semrawut juga
tampak tidak membuat Menaker bergeming. Padahal, karena negara yang selalu
Page 164 of 243.
