Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 166
menganak-emaskan perusahaan, jutaan buruh telah kehilangan penghasilannya
yang pas-pasan.
Sekarang, ancaman buruh untuk tidak mendapat hak atas THR sudah di depan mata
dengan adanya surat edaran Menaker.
Meskipun SE ini berusaha menyeimbangkan situasi perusahaan yang sedang sulit,
tetapi kurang mempertimbangkan situasi sulit buruh dan posisi tawar. Karena Surat
Edaran ini mengeneralisir semua perusahaan seolah kemampuannya sama, padahal
situasi pandemi ini juga tidak bisa serta merta disebuat force majeur atau keadaan
memaksa (overmacht) karena harus dilihat kasus perkasus atas kemampuan dan
kondisi setiap perusahaan.
"Makanya kami menolak SE No. M/6/HI.00.01/V/2020, karena SE tersebut justeru
memberi celah kepada pengusaha untuk menunda atau tidak membayar THR
kepada buruh," tandasnya.
Selain itu, SE ini juga bertentangan dengan PP 78/2015 Pasal 7 yang menyebutkan,
tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada buruh.
Serta tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan. Kemudian SE itu juga melanggar Permenaker No. 6
tahun 2016.
Page 165 of 243.
