Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 226

itle           PEMERINTAH MENUNDA IZIN BAGI TKA DI SULAWESI TENGGARA
               Media Name     jogja.antaranews.com
               Pub. Date      11 Mei 2020
                              https://jogja.antaranews.com/berita/425524/pemerintah-menunda-izin-bag i-tka-di-
               Page/URL
                              sulawesi-tenggara
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan pemerintah
               tidak akan memberi izin bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk masuk ke Indonesia.

               "Mereka baru dibolehkan masuk kelak jika situasi membaik," kata Dini dalam
               pernyataan tertulis di Jakarta, Senin.

               Pemerintah bertekad memutus mata rantai penyebaran COVID-19, antara lain
               dengan membatasi arus kedatangan manusia dari luar. Kebijakan ini, menurut dia,
               berlaku hingga situasi normal dan dinyatakan aman.

               Hal tersebut dia sampaikan terkait dengan rencana kedatangan 500 TKA asal
               Tiongkok ke Sulawesi Tenggara.

               Hingga saat ini, TKA asal Tiongkok belum tiba di Indonesia. Kementerian
               Ketenagakerjaan masih pada tahap menyetujui permintaan rencana penggunaan
               tenaga kerja asing yang diajukan oleh dua perusahaan.

               "Kalaupun kelak mereka datang, seluruh tenaga kerja asing tersebut wajib
               mengikuti rangkaian tes dan protokol kesehatan guna memastikan mereka bebas
               COVID-19," kata Dini.

               Menurut informasi dari perusahaan di Sulawesi Tenggara,lanjut dia, 500 TKA
               Tiongkok ini mempunyai keahlian khusus menginstalasi pabrik pengolahan dan
               pemurnian mineral atau smelter.

               Penggunaan tenaga kerja dari luar ini terpaksa dilakukan oleh perusahaan karena
               tenaga kerja lokal belum mempunyai keahlian dalam memasang instalasi.

               Jika instalasi selesai, kata dia, pabrik pengolahan dan pemurnian ini bisa menyerap
               3.000 tenaga kerja lokal.

               Ia menegaskan bawha pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian merupakan
               amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
               Batu Bara.

               Perusahaan diwajibkan melakukan mengolah bahan mentah sebelum dijual ke pasar



                                                      Page 225 of 243.
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231