Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019

negara pada 2017 dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan 2000 yang 173 juta
orang. Salah satu pendorong migrasi adalah ketenagakerjaan (labor migrasi),
seperti Indonesia yang melimpah pekerja dan Saudi yang membutuhkan banyak
tenaga kerja. Kemlu RI mendukung penempatan dalam satu kanal. "Proses hulu dan
hilir adalah suatu mata rantai yang tidak terpisah, karena itu pendekatannya harus
komprehensif," ujar Andri.

Data di Kemlu RI pada 2017-2018 terdapat 23.092 bermasalah, 64,2% (14.759
kasus) menyangkut pekerja migran dan mayoritas (7.935 kasus) terjadi di Timur
Tengah.

Menaker Hanif Dhakiri dalam sambutannya yang dibacakan Plt Dirjen Binapenta Edi
Purnomo mengatakan, dasar hukum penempatan satu kanal adalah Kepmenaker
Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal.

Menteri mengingatkan sistem penempatan satu kanal adalah proyek percontohan
(pilot project) yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi untuk
kurun waktu, wilayah dan jabatan tertentu. "Penempatan ini tidak mencabut
pelarangan (moratorium) penempatan ke Saudi dan sejumlah negara di timur
tengah lainnya," katanya.

Kedua negara punya pengawasan penuh atas penempatan satu kanal ini. Karena itu
perusahaan yang terlibat juga dibatasi jumlahnya, dimana di Indonesia terseleksi 57
perusahaan dan 11 syarikah yang dipilih Kerajaan Saudi.

"Jika, hasil evaluasi berjalan baik dan tak kendala berarti maka akan diteruskan dan
mungkin akan diadopsi ke penempatan negara timur tengah lain," ujar Hanif.

Ahmad mewakili syarikah Saudi mengatakan perusahaan mereka terpercaya, sangat
peduli pada perlindungan, hingga menghadirkan pengacara jika dibutuhkan untuk
membela PMI. "Setiap pekerja mendapat telepon seluler yang setiap saat bisa
terhubung dengan konsuler Indonesia," ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa syarikah komit dan taat pada regulasi yang sudah
ditentukan.

Page 124 of 139.