Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019
P. 128
Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan dan K3, Dit.BPHK,
Ditjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Agus Subekti menyatakan jajaran Pengawas
Ketenagakerjaan yang berada di pusat dan daerah serius melakukan penindakan
dan penegakan hukum ketenagakerjaan kepada perusahaan yang tidak mematuhi
peraturan UU bidang Ketenagakerjaan.
Sementara Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan wilayah kerja kota Batam
Sudianto berharap putusan hakim kepada 13 perusahaan dalam persidangan, bisa
memberikan efek jera dalam hal pemenuhan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan di perusahaan.
"Kami telah melakukan pembinaan secara optimal, tetapi banyak perusahaan belum
mentaati aturan yang telah diberikan, " kata Sudianto.
Di lain pihak, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan mendorong
seluruh perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan
Perusahaan (WLKP) secara online.
Hal ini penting sebagai data primer untuk pengawasan tenaga kerja.
"WLKP online dibutuhkan karena WLKP menampilkan data primer ketenagakerjaan
di perusahaan dan menjadi obyek awal pengawasan ketenagakerjaan," kata Plt.
Sesditjen Binwasnaker dan K3, Eko Daryanto.
Usai sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap 13 perusahaan di Pengadilan
Negeri (PN) Batam Kelas IA, di kota Batam, Kepri, Eko mengungkapkan jumlah
perusahaan yang menyampaikan WLKP melalui online masih belum banyak.
Untuk itu pihaknya mendorong agar perusahaan-perusahaan yang belum
melaporkan WLKP secara online, agar segera melakukan WLKP online tersebut.
Eko memberikan apresiasi kepada PPNS (Jalfriman, Ammar Wahyudi, Aldy Admiral)
pada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam atas kinerja dan dedikasi
pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah melakukan penindakan pelanggaran di
bidang ketenagakerjaan di wilayah kota Batam melalui tipiring pada 13 perusahaan.
[Gambas:Video 20detik] (mul/mpr) kemnaker wajib lapor ketenagakerjaan
perusahaan ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan.
Page 127 of 139.
