Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 12
perikanan, terkait dengan implementasi dan komitmen antarnegara dalam
pelindungan pekerja di sektor kelautan.
Dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami ABK Indonesia di
kapal berbendera Republik Rakyat Tiongkok, Kementerian Luar Negeri RI telah
mengeluarkan sikap namun hingga berita ini dibuat belum ada respons dari
Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Migrant CARE menilai respons Kementerian Luar Negeri RI bersifat normatif namun
belum menukik pada pokok persoalan apakah sudah ada desakan bagi investigasi
pelanggaran hak asasi manusia, juga belum ada pernyataan tegas untuk
memastikan pemenuhan hak-hak ABK tersebut," ujar Wahyu Susilo.
Migrant CARE mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia untuk bersikap proaktif memanggil para agen pengerah
ABK tersebut (berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan) untuk meminta
pertanggungjawaban korporasi. Apalagi ditemukan pelanggaran hukum harus
diteruskan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Page 11 of 276.
