Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

"Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, ribuan pekerja migran Indonesia yang
bekerja sebagai ABK di kapal-kapal pesiar juga menjadi korban penularan Covid-19,
baik tertular penyakitnya maupun kehilangan pekerjaannya. Menurut catatan
BP2MI, sudah lebih dari 6000 ABK mengalami pemutusan hubungan kerja," ujar
Wahyu Susilo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Kerentanan pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan memang
bukan hal yang baru. Dalam Global Slavery Index yang dikeluarkan Walk Free tahun
2014-2016 juga menempatkan pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan
(terutama sebagai ABK di kapal pencari ikan) sebagai praktik perbudakan modern
yang terburuk.

Dalam pemeringkatan ini, terhitung ada ratusan ribu ABK Indonesia di kapal-kapal
penangkap ikan berada dalam perangkap perbudakan modern. Jika kondisi tersebut
masih berlangsung sampai sekarang, maka situasi memang belum berubah dan ini
tentu sangat menyedihkan.

Pemerintah Indonesia pernah terlibat dalam upaya memerangi perbudakan di sektor
kelautan, terutama pada zaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudiastuti.
Namun inisiatif tersebut lebih banyak menyangkut soal praktik ini di perairan
Indonesia, dipicu kasus perbudakan di kapal ikan di perairan Benjina, Kepulauan
Maluku.

Namun inisiatif ini tidak meluas pada nasib pekerja migran Indonesia sebagai ABK di
kapal-kapal pencari ikan berbendera asing yang beroperasi melintas negara. Inisiatif
ini pun tidak mendapat dukungan signifikan dari Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Perhubungan atau BNP2TKI (sekarang menjadi BP2MI).

Dalam perkara ini Kementerian Luar Negeri juga mengalami kesulitan dalam
penanganan kasus terkait jurisdiksi perkara. Bisa dibayangkan jika kasus terjadi di
kapal pencari ikan berbendera A, pemiliknya adalah warga negara B, dan kasusnya
terjadi di lautan dalam otoritas negara C atau di laut bebas. Namun apa pun
situasinya seharusnya negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak
buah kapal Indonesia.

Kerentanan para pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan juga
dipicu oleh ketiadaan instrumen perlindungan yang memadai sebagai payung
perlindungan bagi mereka. Meskipun UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia mengamanatkan adanya aturan khusus mengenai Pelindungan
Pekerja Migran Di sektor Kelautan dan Perikanan, namun hingga saat ini aturan
turunan tersebut belum terbit.

Bahkan terlihat ada kecenderungan berebut kewenangan antara Kementerian
Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia. Politik luar negeri dan diplomasi juga belum maksimal dalam
memperjuangkan penegakan hak asasi pekerja migran di sektor kelautan dan

Page 10 of 276.