Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

Title THR BISA DICICIL ATAU DITUNDA, BACA SELENGKAPNYA DI SINI!
Media Name detik.com
Pub. Date 06 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5005349/thr-bisa-dicic il-atau-ditunda-
Page/URL
baca-selengkapnya-di-sini
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merilis surat edaran (SE) soal THR
di tengah pandemi Corona (COVID-19). SE tersebut bernomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan SE tersebut, Menaker meminta kepada Gubernur memastikan seluruh
perusahaan membayar THR sesuai atura ketenegakerjaan yang berlaku. Apabila
perusahaan menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog antara
pihak pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang
utuh tentang kondisi keuangan terkini.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,"
tutur Menaker dalam SE tersebu, dikutip detikcom Rabu (6/5/2020).

Menurut Ida, berdasarkan dialog tersebut, pengusaha dan para pekerja dapat
menyepakati beberapa hal.

Pertama , bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu
yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat dilakukan secara bertahap.

Kedua , bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran
THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

Ketiga , soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR
keagamaan.

Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tersebut harus dilaporka ke dinas
ketenagakerjaan setempat. Yang paling penting dalam SE tersebut adalah
kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan, dan denda
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar besaran THR sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(hns/dna) thr menteri ketenagakerjaan ida fauziyah.

Page 271 of 276.