Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 85
Title KEMENAKER LAKUKAN INVESTIGASI PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT KASUS
JENAZAH ABK DILARUNG KE LAU
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 08 Mei 2020
Page/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/08/kemenaker-lakukan-inves tigasi-
pelanggaran-ketenagakerjaan-terkait-kasus-jenazah-abk-dilarung- ke-laut
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
KEMENAKER LAKUKAN INVESTIGASI PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN
TERKAIT KASUS JENAZAH ABK DILARUNG KE LAUT
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih melakukan pemeriksaan dan
pendalaman terhadap kasus jenazah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang
dilarung ke laut dari kapal ikan berbendera China.
Aris Wahyudi, Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker dalam keterangannya
mengatakan akan melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait
untuk mengetahui masalah ABK WNI tersebut dikarenakan kasusnya terjadi di luar
negeri.
"Kita juga terus melakukan koordinasi dengan Kemlu, KKP, dan Kemenhub
mengingat kejadian ini terjadi di luar negeri," ujar Aris melalui Siaran Pers Biro
Humas Kemenaker, Kamis (7/5/2020).
Aris menjelaskan, Kemenaker akan fokus melakukan investigasi pada aspek-aspek
ketenagakerjaan yaitu pelanggaran hubungan kerja, dan pelanggaran norma
ketenagakerjaan, khususnya pelindungan pekerja migran Indonesia.
Adapun jenis-jenis pelanggaran yang akan diselidiki antara lain perizinan
ketenagakerjaan, syarat kerja dan izin hubungan kerja, terjadinya kerja paksa dan
kekerasan di tempat kerja, traficking (perbudakan), potensi mempekerjakan pekerja
anak, hingga sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Aris menegaskan Kemenaker tidak akan mentolerir bila ada penyimpangan yang
dilakukan pihak perusahaan kapal.
"Kita tegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan mentolelir apabila
terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik terkait proses
penempatan maupun pemenuhan hak pekerja. Kita akan melakukan tindakan tegas
sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Aris.
Kemenaker dalam keterangannya menjelaskan pemberian izin penempatan bagi
perusahaan untuk ABK selama ini tidak sepenuhnya berada di Kemnaker atau
melalui SIP3MI/Surat Ijin Perusahaan Penempatan pekerja migran Indonesia.
Page 84 of 276.
