Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 114
"Di luar ketentuan larangan mudik, saya kira kita berharap kepada seluruh pekerja baik pekerja
formal maupun informal untuk membatasi kegiatan luar kota," ujar Menaker dalam Rapat Tingkat
Menteri terkait Libur Idul Fitri secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (26/3/2021), seperti
dilansir Antara .
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendi memutuskan meniadakan libur panjang untuk keperluan mudik
Idul Fitri. Ketentuan itu berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021.
Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil
Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Masing-masing instansi
pemerintah maupun perkantoran swasta akan diberikan panduan terkait kebijakan tersebut.
Namun dalam rapat itu juga memutuskan bahwa orang yang memiliki keperluan mendesak,
diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota, sesuai dengan panduan dan kriteria
dari Gugus Tugas COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, Menaker menunggu kriteria-kriteria apa saja yang memungkinkan
seseorang/pegawai bisa melakukan perjalanan ke luar kota saat sebelum dan sesudah Idul Fitri.
"Untuk membatasi kegiatan luar kota dengan ketentuan-ketentuan yang kita tunggu arahan dari
Gugus Tugas, siapa saja yang dimungkinkan untuk melakukan perjalanan luar kota," kata Ida.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan mengenai angkutan barang
dilonggarkan meski adanya larangan mudik Idul Fitri tahun 2021.
Dia meyakini kepadatan arus kendaraan yang mengangkut barang, akan tidak sepadat
kendaraan yang mengangkut penumpang mudik. "Untuk angkutan barang akan diperlonggar,
tidak ada batasan dengan adanya larangan mudik," kata Muhadjir.
113
