Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 110
Kendati demikian, diperkirakan juga akan ada 27 juta hingga 46 juta pekerjaan baru yang akan
tumbuh.
Untuk mengantisipasi tumbuhnya pekerjaan dan kompetensi baru tersebut, dibutuhkan program
peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang mumpuni.
Adapun poin penting dari sembilan lompatan besar tersebut antara lain; reformasi birokrasi,
ekosisten digital siap kerja, tranformasi BLK (Balai Latihan Kerja), link and match
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan yang
kesembilan adalah reformasi pengawasan.
Sebagai aktualisasi dari sembilan lompatan besar tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3)
melangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 2021 yang
diikuti pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia secara hybrid, di bilangan Mangga Dua,
Jakarta Utara, Rabu (24/3/2021) lalu.
Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang menyatakan kegiatan ini menjadi langkah awal
Binwasnaker terhadap komitmen mewujudkan salah satu poin dari sembilan lompatan besar
Kemnaker .
"Tujuan dari pelaksanaan Rakornas ini di antaranya adalah penguatan aspek teknik dan
manajerial pengawas ketenagakerjaan; penyamaan persepsi konsep pemeriksaan, pengujian,
kelembagaan pengawas ketenagakerjaan; juga mensosialisasikan peraturan perundang-
undangan terbaru bidang ketenagakerjaan dan mencermati perubahan kebijakan
ketenagakerjaan," kata Haiyani dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).
Selain itu, kata Haiyani Rumondang, tujuan dari Rakornas adalah mempererat soliditas dan
solidaritas pengawas ketenagakerjaan yang berada di selururh Indonesia serta memperkuat
sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder .
Pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut, juga
ditandatangani komitmen bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan
Industrial, oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 bersama Plt Dirjen PHI dan Jamsos.
Komitmen tersebut, merupakan gagasan Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk melaksanakan salah
satu agenda reformasi pengawasan ketenagakerjaan.
(*/).
109
