Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 22
"Kita pada posisi menjaga suasana yang sudah mulai melandai, kemudian positivity rate turun,
BOR-nya juga turun. Ini yang memang harus kita jaga semuanya," ujar Khofifah kemarin, Minggu
(28/3).
Khofifah berharap, kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah telah
melalui pertimbangan yang tepat. Sebab, kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya
Jatim mulai melandai.
"Kita juga berharap seluruh kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang akan berdampak ke
daerah semua dengan pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana menjaga supaya yang sudah
kondusif, yang sudah melandai, ini semuanya bisa terproteksi," pungkas Khofifah.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui SKB tiga menteri yang ditandatangani pada 22 Februari
2021 lalu juga telah menetapkan perubahan cuti bersama. Ketetapan tersebut tertuang dalam
SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 281/2021, No. 1/2021, No. 1/2021 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB No. 642/2020, No. 4/2020, No. 4/2020
Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
Untuk cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H, pemerintah menghapus cuti pada
tanggal 17-19 Mei. Sementara cuti bersama yang tetap berlaku hanya satu hari yakni pada 12
Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis juga menuturkan, sejak tahun lalu
pelaksanaan cuti bersama telah dilakukan pemangkasan dan pengetatan mobilisasi. Khususnya
bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Langkah itu dilakukan masih dalam rangka untuk
mencegah penularan Covid-19. "Seperti tahun lalu dan saat libur nataru, kami sudah jalan," tutur
Nurkholis.
Nurkholis memastikan, pembatasan mobilisasi PNS saat libur panjang sangat ketat dalam
implementasinya. Hal itu karena Pemprov sudah memiliki mekanisme absensi berbasis Global
Potitioning System (GPS) dan pembentukan tim gabungan untuk menjaga di perbatasan. "Kita
sudah ada mekanisme share lokasi. Kemudian kita juga libatkan inspektorat, BKD, Dishub dan
Satpol PP untuk penjagaan," ujar mantan Kepala Biro Organisasi tersebut.
[tam].
21
