Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar Manto
mengatakan bahwa dalam rangka untuk mengupgrade BLKI, Pemprov Kalbar termasuk Provinsi
memang masih perlu dilakukan upgrade Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada.

"Apalagi kondisi BLK saat ini baik sarana prasarana dan infrastruktur termasuk personil sangat
terbatas. Mengingat, pemerintah Pusat menginginkan adanya program salah satunya tersedia
paket spesifik untuk Calon PMI yang akan kerja ke luar negeri untuk mendapatkan pelatihan
terlebih dahulu,"ujarnya Minggu (28/03/2021).

Manto menambahkan, berdasarkan perspektifnya para PMI yang di pulangkan sebelumnya,
umumnya bukan berasal dari Kalbar, bahkan hanya sebagian kecil saja yang berasal dari Kalbar.
Jika dibayangkan apabila Kalbar dibebankan untuk melatih PMI luar Kalbar, hal itu justru dinilai
tidak adil. Karena, warga Kalbar tidak mendapatkan manfaat dari anggaran yang disediakan.

"Maka dari itu perlu adanya (BLK UPTP) di Kalbar yang menjadi tanggung jawab pusat, karena
sifatnya lintas Negara, maka konsekuensi pusat harus membangun UPTP di Kalbar,"imbuhnya.
Manto menjelaskan, adapun persyaratan yang mereka inginkan untuk membangun UPTP dengan
adanya penyerahan P2D termasuk aset tanah 10 hektare. Dimana sesuai arahan gubernur, UPTP
paling tepat di bangun di Kabupaten Sambas, karena merupakan kantongnya PMI terbesar di
Kalbar.
"Tadi sesuai arahan Pak Gubernur mengatakan yang paling tepat dibangun UPTP di Kabupaten
Sambas karena kantong PMI terbesar dari Sambas," ujarnya.

Maka akan sangat relevan apabila UPTP dibangun di Sambas, tinggal tindak lanjut Pemprov
berkoridasi dengan Pemkab Sambas untuk menyiapkan lahan 10 hekatare.

35