Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 40
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai kurang
baiknya pengawasan pembayaran THR oleh pemerintah tahun lalu disebabkan oleh tidak
terjadinya diseminasi data terkait kepada masyarakat.
"Data terkait dengan THR sangat vital. Pemerintah harus mengumumkan laporan-laporan
tersebut kepada publik sehingga bisa dikawal secara bersama-sama," ujar Timboel ketika
dihubungi, Minggu (28/3/2021).
Selain itu, sambungnya, kehadiran data terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan dalam
membayarkan kewajiban THR vital dalam proses evaluasi tahunan. Terutama untuk menentukan
kebijakan terkait.
Dia menambahkan, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengumpulkan data terkait dengan
tingkat kepatuhan pembayaran THR.
Selain melakukan pengawasan, jelasnya, pemerintah mesti bergerak langsung untuk mencari
tahu data mengenai tingkat kepatuhan pembayaran THR langsung ke perusahaan-perusahaan.
"Ini yang harus dilakukan agar pemerintah mempunyai data yang lebih komprehensif," ujarnya.
Menurut perkiraan Timboel, jumlah perusahaan yang gagal dalam membayarkan THR berpotensi
lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Alasannya, kondisi dunia usaha di Tanah Air belum
sama sekali pulih dari pandemi Covid-19.
Tahun lalu, lanjutnya, laporan gagal bayar THR didominasi oleh perusahaan-perusahaan di
sektor industri pariwisata, industri terkait dengan pariwisata, dan tekstil.
39
