Page 63 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 desember 2019
P. 63
para demonstran menuntut Kementerian Ketenagakerjaan dan DPRD Sulawesi
Tengah selaku perpanjangan tangan DPR RI di daerah agar segera mendesak
pemerintah pusat melaksanakan mandat undang-undang. Mandat itu antara lain UU
No 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Juga UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Pasal 90
Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.
"Yang berbunyi 'Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan' yaitu
pada tanggal 22 November 2019," kata Ruwaida.
Page 62 of 118.
