Page 75 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 desember 2019
P. 75

Title          ADA PENINGKATAN MANFAAT JKK DAN JKM, BPJS KETENAGAKERJAAN PASTIKAN TAK
                              KEREK IURAN
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      18 Desember 2019
               Page/URL       https://nasional.kontan.co.id/news/ada-peningkatan-manfaat-jkk-dan-jkm -bpjs-
                              ketenagakerjaan-pastikan-tak-kerek-iuran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, memastikan tidak ada
               kenaikan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.

               Adanya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan
               Kematian (JKM) ini tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2019,
               tentang Perubahan PP No 44 Tahun 2015, yang mengatur Penyelenggaraan
               Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

               "Peningkatan manfaat ini dilaksanakan dengan tidak ada rencana untuk menaikkan
               iuran, karena kekuatan dana program JKK dan JKM yang dikelola BP Jamsostek
               masih sangat cukup untuk menopang manfaat yang baru," kata Agus kepada
               Kontan, Rabu (18/12).

               Agus mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan mendukung langkah pemerintah
               mengeluarkan PP ini karena peningkatan manfaat tentunya akan sangat membantu
               meringankan beban pekerja dan keluarganya yang mengalami risiko kecelakaan
               kerja dan kematian.

               Ia menyebutkan, peningkatan manfaat JKK dan JKM tersebut yang sangat
               signifikan, di antaranya total santunan JKM dari Rp 24 juta menjadi Rp 42 juta dan
               bantuan beasiswa untuk JKK dan JKM, dari untuk 1 orang anak ahli waris senilai
               total Rp 12 juta, menjadi untuk 2 orang anak ahli waris, untuk bantuan pendidikan
               sejak TK sampai kuliah senilai maksimal Rp 174 juta.

               "Pemerintah (Kemnaker, DJSN, Kemenkeu, Kemenko PMK dan lembaga terkait
               lainnya) juga melibatkan BP Jamsostek dalam proses pembuatan PP ini, untuk
               memastikan bentuk santunan atau bantuan yang layak," ujar dia.

               Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center, Ajib Hamdani
               menilai, revisi atas poin-poin perlindungan terhadap tenaga kerja dalam PP tersebut
               masih relatif relevan. Sebab, tujuan revisi PP ini baik yakni untuk lebih melindungi
               tenaga kerja.

               Di sisi lain, Ajib melihat hal ini menimbulkan potential cost tambahan bagi



                                                       Page 74 of 118.
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80