Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020

Title MENAKER: PERUSAHAAN PMI HARUS TERINTEGRASI DENGAN LTSA
Media Name investor.id
Pub. Date 21 Januari 2020
Page/URL https://investor.id/business/menaker-perusahaan-pmi-harus-terintegrasi -dengan-ltsa
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membangun Layanan Terpadu
Satu Atap (LTSA) untuk mempermudah layanan bagi calon pekerja migran.
Diharapkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) juga
terintegrasi dengan LTSA.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tujuan dibentuknya LTSA tidak
hanya memperbaiki layanan penempatan, namun juga perlindungan bagi pekerja
migran dan keluarganya. LTSA ini dibentuk sebagai salah satu upaya perbaikan tata
kelola penempatan pekerja migran. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan terbentuknya LTSA di
daerah. Saat ini, telah terbentuk 42 LTSA di berbagai daerah.

"LTSA mengintegrasikan berbagai layanan, seperti layanan ketenagakerjaan,
kesehatan, dan keimigrasian dalam satu tempat. Kami dorong kemauan seluruh
stakeholder ketenagakerjaan, termasuk pengirim pekerja migran ini harus mau
terintegrasi dalam LTSA," ucap Ida dalam keterangan resmi yang diterima, Senin
(20/1).

Ida mengatakan, 42 LTSA yang ada belum cukup untuk mengakomodir minat
masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Ia pun mendorong pemerintah
daerah, khususnya daerah yang memiliki potensi pekerja migran tinggi untuk
membangun LTSA, sehingga mampu mengintegrasikan berbagai layanan migrasi
bagi masyarakat."Akan kita bangun juga LTSA baru bagi daerah-daerah yang
memang jangkauan geografisnya membutuhkan kehadiran LTSA tersendiri," ucap
Ida.

Selain LTSA, aspek lain yang harus dibenahi dalam penempatan pekerja migran
adalah membekali calon pekerja migran dengan kompetensi. Menaker mengimbau
seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan P3MI untuk
memastikan calon PMI memiliki kompetensi yang mumpuni sebelum berangkat ke
luar negeri. Pembekalan kompetensi merupakan salah satu fase awal penempatan
yang membutuhkan solusi dari semua pihak."Kita masih membutuhkan kesiapan
pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam
menyediakan dan memfasilitasi kompetensi calon pekerja migran kita melalui
pelatihan vokasi,"tutur Ida.

Page 75 of 152.