Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 77
Ia mengimbau semua pihak untuk memaksimalkan keberadaan BLK milik
pemerintah pusat (UPTP), BLK milik pemerintah daerah (UPTD), maupun Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam membekali kompetensi bagi calon PMI. Ia juga
mengajak P3MI untuk turut memastikan calon PMI telah memiliki kompetensi yang
mumpuni sebelum bekerja ke luar negeri. Menurutnya berbagai masalah yang
menghinggapi PMI di luar negeri salah satunya disebabkan oleh P3MI yang tidak
memastikan kompetensi PMI."Implementasi Undang-Undang ini (UU No. 18 Tahun
2017) membutuhkan peran dari bapak/ibu sekalian sebagai penanggungjawab P3MI
untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-baiknya," kata Ida.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(APJATI) Ayub Basalamah mengatakan, implementasi UU No. 18 Tahun 2017
membutukan layanan yang terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan perwakilan P3MI. Keberadaan layanan yang terpadu dapat memastikan
kompetensi calon pekerja migran."Diharapkan keberadaan APJATI selaku induk
organisasi mitra strategis pemerintah mampu berkontribusi positif serta mendukung
program nasional penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri," ujar Ayub.
Sumber : Investor Daily
Page 76 of 152.
