Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2020
P. 9
Hal kedua yang dipermasalahkan terkait upah pesangon. Ia menyebut kehadiran
upah per jam akan mempengaruhi upah pesangon yang didapat oleh pekerja.
Hitungan upah pesangon didapat dari berapa gaji yang didapat selama sebulan.
Mirah menyebut upah pesangon ini rencananya akan diganti dengan tunjangan
pengangguran selama enam bulan. Jumlahnya tentu tidak sepadan dengan upah
pesangon yang bisa didapat oleh pekerja.
Terkait upah perjam yang diberlakukan, ia menyebut akan berdampak pula pada
jaminan sosial yang didapat pekerja. Di antaranya BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan.
Pengitungan jaminan sosial ini lagi-lagi didasarkan pada upah minimum perbulan
yang didapat oleh pekerja. Jika upah pokok saja tidak jelas, maka penghitungan
untuk jaminan sosial pun akan menjadi kabur.
"Berikutnya yang kita tolak adalah perluasan income tenaga asing. Sebelum
omnibus law ini saja, sudah ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
No 229 tahun 2019 yang membuka ruang untuk lebih dari 100 sektor. Kalau ada
omnibus law, itu semua pekerjaan bisa dimasuki tenaga asing," lanjutnya.
Mirah menyayangkan aturan ini yang dinilai tidak ramah pada anak bangsa. Ia
menyebut aturan ini hanya akan merugikan rakyat Indonesia dan membuat mereka
tidak memiliki masa depan.
Terakhir, poin yang ditolak oleh serikat buruh adalah penghilangan sanksi pidana
bagi perusahaan yang melanggar aturan. Aturan yang dimaksud diantaranya
memberikan kesejahteraan bagi pekerja seperti jaminan sosial dan kesehatan.
Ia pun mendorong pemerintah untuk duduk bersama dan membahas perihal isi
omnibus law ini. Menurutnya, omnibus law cipta lapangan kerja peruntukannya bagi
pekerja dan menyejahterakan, bukan membuat permasalahan baru.
Page 8 of 152.
