Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020
P. 111
Title 336 PERUSAHAAN DILAPORKAN LANGGAR ATURAN PEMBAYARAN THR
Media Name antaranews.com
Pub. Date 28 Mei 2020
https://www.antaranews.com/berita/1520170/336-perusahaan-dilaporkan-la nggar-
Page/URL
aturan-pembayaran-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan
menerima laporan mengenai 336 perusahaan yang dianggap melanggar aturan
perihal pembayaran tunjangan hari raya keagamaan. Menurut siaran pers
kementerian yang diterima di Jakarta, Kamis, Posko Pengaduan THR selama 11
sampai 25 Mei 2020 menerima laporan dari 453 pelapor mengenai 336 perusahaan
yang diduga melanggar aturan tentang pembayaran THR.
Perinciannya, ada 146 pengaduan mengenai perusahaan yang belum membayarkan
THR, tiga aduan mengenai THR yang belum disepakati, 78 pengaduan mengenai
keterlambatan pembayaran THR, dan 226 pengaduan mengenai perusahaan yang
tidak membayarkan THR.
"Saat ini kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindak
lanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan
hukum," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Menurut Ida, pemeriksaan awal pengaduan terkait pembayaran THR akan
difokuskan pada kasus THR yang belum disepakati, belum dibayarkan, terlambat
dibayarkan, dan tidak dibayarkan. Para pengawas ketenagakerjaan, ia melanjutkan,
akan turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan mengenai masalah
pembayaran THR, memverifikasi laporan tersebut, serta memastikan kondisi
perusahaan.
Sebanyak 1.353 pengawas ketenagakerjaan yang terdiri atas 1.237 pengawas
ketenagakerjaan tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan tingkat pusat
akan memeriksa laporan-laporan mengenai masalah pembayaran THR.
"Yang pasti kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia
untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke Posko Pengaduan THR
sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan," kata Ida.
Dia memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja
akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan
kegiatan usaha. Ia menambahkan, perusahaan yang terlambat membayar THR akan
dikenai denda yang dananya kemudian akan dikelola dan dipergunakan untuk
kesejahteraan pekerja.
Page 110 of 153.
