Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MEI 2020

Title TERKAIT NEW NORMAL, KSPI MINTA ADA PENGATURAN MASUK KERJA SECARA BERGILIR
Media Name sindonews.com
Pub. Date 28 Mei 2020
https://nasional.sindonews.com/read/49423/15/terkait-new-normal-kspi-m inta-ada-
Page/URL
pengaturan-masuk-kerja-secara-bergilir-1590642343
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan istilah kenormalan baru
(New Normal) membingungkan buruh dan masyarakat kecil Indonesia. Alasannya,
jika diberikan sedikit kelonggaran akan semakin banyak yang dikerjakan
masyarakat.

Hal tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan kembali jumlah masyarakat yang
terpapar COVID-19. "Saat ini saja ketika masih diberlakukan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) banyak yang tidak patuh. Apalagi jika diberikan kebebasan,"
ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews,
Kamis (28/5/2020).

Said mengatakan sebaiknya pemerintah tidak mengunakan istilah kenormalan baru.
Dia menyarankan tetap menggunakan istilah phisycal distancing yang terukur. KSPI
menilai hal tersebut akan berimplikasi langsung pada penerapan di lingkungan kerja.

KSPI meminta adanya pengaturan masuk kerja secara bergilir. Itu untuk
mengurangi keramaian di tempat kerja. Dengan jumlah orang yang keluar rumah
dibatasi atau berkurang, phisycal distancing akan lebih mudah dijalankan.

"Inilah yang terukur. Disamping penyebaran pandemi COVID-19 bisa ditekan,
ekonomi bisa tetap bergerak dan tumbuh," ucapnya.

Ada lima alasan KSPI menyebut istilah kenormalan baru tidak tepat. Pertama,
jumlah orang yang positif COVID-19 terus meningkat. Bahkan, pertambahan orang
yang positif COVID-19 setiap harinya mencapai ratusan orang.

Kedua, sejumlah buruh yang tetap bekerja ada yang terpapar COVID-19. Itu terjadi
di PT Denso Indonesia, Yamaha Music, Sampoerna, dan PEMI Tangerang. Beberapa
buruh dilaporkan ada yang meninggal, berstatus orang dalam pemantauan (ODP)
dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Ketiga, saat ini banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) akibat bahan baku materi impor semakin menipis. Bahkan

Page 115 of 153.