Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 200

Waseso untuk mengimpor beras. Padahal saat ini tengah memasuki masa panen raya pertama
              yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021. Isu mengenai impor beras sebanyak 1 juta ton
              ini pun mulai memberi tekanan terhadap harga gabah petani.

              10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif (19%) Selanjutnya, ada nama Arifin
              Tasrif yang dianggap layak diganti versis survei.

              Sebelum menjabat sebagai menteri, Arifin Tasrif adalah Duta Besar Indonesia untuk Jepang.
              Selain itu, ia tiga kali menjadi direktur utama di tiga BUMN, yaitu PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk
              Sriwijaya, dan PT Petrokimia Gresik.

              11. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati
              (15%) I Gusti Ayu Bintang Darmawati adalah menteri perempuan ketiga di Kabinet Indonesia
              Maju yang dianggap layak diganti.

              Penunjukan I Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
              Anak menggantikan Yohana Yembise. Gusti Ayu adalah politikus PDIP sekaligus istri dari Anak
              Agung Gede Ngurah Puspayoga.Diketahui, Gede Ngurah Puspayoga adalah Menteri Koperasi dan
              Usaha Kecil dan Menengah pada periode pertama Jokowi jadi presiden.

              12. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (12,1%) Sofyan Djalil adalah satu di antara
              menteri petahana yang kembali diangkat jadi pembantu presiden.

              Pria kelahiran Aceh ini tercatat beberapa kali menjadi menteri. Pada masa pemerintahan SBY-
              JK,  Sofyan  Djalil  pernah  menduduki  dua  jabatan  menteri.  Pertama  Menteri  Komunikasi  dan
              Informatika dengan masa jabatan 21 Oktober 2004 hingga 9 Mei 2007. Kedua, Menteri BUMN
              pada  9  Mei  2007  hingga  20  Oktober  2009.  Sementara  pada  masa  pemerintahan  Jokowi-JK,
              Sofyan Djalil kembali dipanggil jadi menteri. Bahkan ia sudah tiga kali berganti pos.

              Pertama, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan masa jabatan 27
              Oktober  2014  hingga  12  Agustus  2015.  Pada  perombakan  Kabinet  Kerja,  ia  digantikan  oleh
              Darmin Nasution. Sofyan Djalil dipindah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
              Indonesia atau Kepala Bapennas masa jabatan 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

              Pada  perombakan  kabinet  yang  kedua,  ia  kembali  digantikan  oleh  Bambang  Brodjonegoro.
              Sebagai gantinya, Sofyan Djalil diangkat jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.

              13. Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (9,8%) Luhut Binsar Pandjaitan juga
              masuk sebagai menteri yang dianggap layak diganti versi IPO.

              Bahkan ia pernah masuk dalam daftar serupa, tapi versi lembaga lain. Beberapa waktu lalu,
              Luhut  Binsar  Pandjaitan  menjadi  sorotan  setelah  menjabat  sebagai  Menteri  Kelautan  dan
              Perikanan  Ad  Interim.  Ia  menggantikan  posisi  Edhy  Prabowo  yang  ditangkap  Komisi
              Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi Luhut, menjadi menteri ad interim atau menteri sementara
              sendiri  bukanlah  yang  pertama  kali.  Di  era  Jokowi,  Luhut  tercatat  pernah  lebih  dari  sekali
              menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) menteri.

              14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (9,7%) Nama yang juga kencang
              berhembus sekaligus disebut layak diganti adalah Nadiem Makarim.

              Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus menteri paling muda yang diangkat Jokowi di
              Kabinet Indonesia Maju. Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah
              menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.

              Selain  itu,  dari  kacamata  Pengamat  politik  Universitas  Al  Azhar  Indonesia  Jakarta,  Ujang
              Komarudin, Nadiem Makarim layak diganti karena kebijakannya yang tak jelas dan kontroversial.

                                                           199
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205