Page 229 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021

Judul 3 Kesenjangan Kerja yang Dialami Penyandang Disabilitas
Nama Media liputan6.com
Newstrend Percepatan Implementasi ULD Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4655243/3-kesenjangan-
kerja-yang-dialami-penyandang-disabilitas
Jurnalis Fitri Syarifah
Tanggal 2021-09-11 13:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Untuk mendorong pemenuhan kuota ini, Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda, Ditjen Binapenta
dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker R.I Suhardi, mengatakan saat ini pemerintah terus
mensosialisasikan dan mendorong implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2020
tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. "ULD Bidang Ketenagakerjaan
merupakan pelaksanaan Pasal 55 UU No 8/2016, yang penyelenggaraannya menjadi kewajiban
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kemenaker RI telah menyelenggarakan rapat
koordinasi secara masif di 10 provinsi di Indonesia untuk mendorong komitmen pemerintah
daerah mempercepat penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan ini," katanya.

3 KESENJANGAN KERJA YANG DIALAMI PENYANDANG DISABILITAS
Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengatakan, setidaknya
terdapat tiga faktor utama yang memicu kesenjangan kesempatan kerja pada penyandang
disabilitas.

"Kesenjangan keterampilan yang dimiliki, rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas,
dan masih banyaknya sikap serta praktik diskriminatif di masyarakat dan lingkungan kerja
terhadap penyandang disabilitas," katanya, melalui keterangan pers, Sabtu (11/9/2021).

Lebih jauh lagi beliau menyampaikan, penggunaan Surat Keterangan Sehat yang selama ini
sangat ditakuti oleh penyandang disabilitas juga memicu kesenjangan. Sebab berpotensi
mengagalkan calon tenaga kerja penyandang disabilitas karena dengan surat tersebut
penyandang disabilitas dianggap tidak sehat secara jasmani maupun rohani.

"Fungsi surat ini diubah menjadi surat keterangan untuk menentukan penyediaan akomodasi
yang layak bagi penyandang disabilitas agar dapat bekerja secara optimal," ujarnya. Jumlah
penyandang disabilitas dunia menurut World Health Organization (WHO) ialah 15% dari total
jumlah penduduk dunia, sementara di Indonesia menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional Badan
Pusat Statistik (Susenas BPS) 2018 ada 14,2% penduduk Indonesia atau 30,38 juta jiwa yang
menyandang disabilitas.

228