Page 230 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021

Data terbaru dari kajian terhadap indikator kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS
pada tahun 2020, menunjukan bahwa masih terjadi kesenjangan pendidikan antara penyandang
disabilitas dan non-disabilitas dan ketimpangan yang terjadi semakin dalam seiring dengan
semakin tingginya jenjang pendidikan.

Secara umum pada tahun 2019, persentase anak berumur 16-18 tahun baik disabilitas maupun
non disabilitas yang mengikuti pendidikan SMA/sederajat mencapai 72,36% namun hanya sekitar
43,61% dari anak penyandang disabilitas yang mempunyai peluang sampai kejenjang
pendidikan ini. Rendahnya akses pendidikan penyandang disabilitas ini berdampak langsung
terhadap kesempatan kerja. Hingga saat ini kesempatan penyandang disabilitas dalam
mengakses pekerjaan di sektor formal masih menghadapi tantangan dan permasalahan, baik
dari sisi internal penyandang disabilitas sendiri maupun dari eksternal berupa diskriminasi
ketenagakerjaan.

Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Kondisi
ini mendorong penyandang disabilitas lebih banyak bekerja disektor informal yang saat ini lebih
rentan terpuruk lebih dalam secara ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Merespons kesenjangan akses pendidikan yang masih cukup tinggi, representasi Indonesia pada
ASEAN Commission on Women and Children (ACWC) Yanti Kusumawardhani untuk Hak Anak
menyatakan pentingnya kebijakan yang tepat, komitmen yang kuat dan kontribusi peran
berbagai pihak terkait untuk menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.
"Pemerintah bersama stakeholder terkait perlu bersama-sama memastikan dan menjamin
kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka
dapat mengakses kesempatan kerja yang lebih baik dimasa mendatang", tegasnya.

Untuk mendorong pemenuhan kuota ini, Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda, Ditjen Binapenta
dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker R.I Suhardi, mengatakan saat ini pemerintah terus
mensosialisasikan dan mendorong implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2020
tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan.
"ULD Bidang Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan Pasal 55 UU No 8/2016, yang
penyelenggaraannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Kemenaker RI telah menyelenggarakan rapat koordinasi secara masif di 10 provinsi di Indonesia
untuk mendorong komitmen pemerintah daerah mempercepat penyelenggaraan ULD bidang
Ketenagakerjaan ini," katanya.

Upaya memperkuat akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui
penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan diharapkan menghilangkan stigma negatif bahwa
penyandang disabilitas tidak mampu bekerja dan tidak produktif, membantu dunia usaha
menemukan tenaga kerja penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan, serta
memperkuat ketersediaan data dukung supply dan demand bagi tenaga kerja penyandang
disabilitas memperoleh pekerjaan yang layak Selaras dengan itu, untuk mengatasi persoalan
stigmatisasi dan diskriminasi dalam dunia kerja, dibutuhkan upaya keras untuk mendorong
pemenuhan kuota kerja bagi disabilitas sebesar 1% di perusahaan swasta sesuai dengan amanat
Pasal 53 UU No. 8/2016.

Direktur Trade Union Rights Center (TURC), Andriko Otang menekankan urgensi sinergi
multipihak dalam pemenuhan kuota ini sebagai bentuk komitmen para aktor dalam hubungan
industrial bersama-sama mewujudkan dunia kerja yang layak, inklusif, dan berkeadilan.
Konkretnya, ia melihat peluang kolaborasi organisasi disabilitas, masyarakat sipil, dan serikat
pekerja untuk mengadvokasi isu disabilitas masuk dalam perjanjian kerja bersama yang
disepakati dengan perusahaan.

229