Page 272 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021
P. 272
Melalui Surat Nomor SR.03.04/3/7885/2021, surat pengantar sertifikat vaksinasi COVID-19 bagi
CPMI yang akan menuju Hong Kong akan difasilitasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I
Soekarno Hatta, Surabaya, dan Denpasar.
Kepastian ini tidak lepas dari upaya Kantor Staf Presiden (KSP) yang secara rutin menggelar
rapat koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti vaksinasi
bagi CPMI dan pekerja migran Indonesia (PMI).
Berdasarkan data Badan Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai
koordinator pelaksanaan vaksinasi untuk CPMI, hingga Desember 2021 diperkirakan ada 61.186
CPMI yang membutuhkan vaksin.
Dari jumlah itu, sebaran terbesar berasal dari Jawa Timur sebanyak 21.790 orang dan jumlah
terkecil dari Bali 3.951 orang. Sebanyak 39.310 orang dari total CPMI akan menuju Hong Kong
sebagai negara tujuan.
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan
untuk dapat memberikan kuota vaksin bagi CPMI, termasuk dengan menerbitkan Surat Edaran
tentang Penempatan Pekerja ke Hong Kong.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, otoritas Hong Kong telah mengeluarkan kebijakan
pembukaan penempatan PMI mulai 30 Agustus 2021 dengan persyaratan PMI telah melakukan
vaksinasi lengkap COVID-19 di Indonesia.
Syarat itu pun harus dibuktikan dengan sertifikat vaksin ke-1 dan ke-2 yang divalidasi melalui
Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.
Di sisi lain, Kemenkes telah menyesuaikan sertifikat vaksin menjadi dwibahasa Indonesia dan
Inggris hingga memberikan arahan kepada Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta, Plt. Kepala Kelas
I KKP Surabaya, dan Kepala KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan penerbitan Surat
Pengantar Sertifikat Vaksinasi COVID-19 bagi WNI yang berangkat ke Hong Kong.
Sementara itu, diplomasi juga telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar WNI di luar
negeri bisa mendapatkan vaksin, termasuk di negara-negara yang belum bisa menyediakan
vaksin bagi warga negara asing, seperti Aljazair dan Tanzania. Program vaksinasi ini juga berlaku
bagi pekerja Indonesia yang berada di sana.
"BP2MI, Kemenkes, dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pelaksanaan vaksin bagi
CPMI yang dilakukan sebanyak mungkin di daerah asal CPMI sehingga mereka sudah
mendapatkan vaksinasi sebelum keberangkatan," kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan
Panutan Sulendrakusuma.
Panutan menyampaikan ke depan KSP akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, BNPB, dan BPKP dalam rapat lanjutan pembahasan tindak lanjut vaksin bagi CPMI
dan PMI.
Sebagai tambahan informasi, ada beberapa persyaratan yang diperlukan CPMI untuk
mendapatkan surat pengantar sertifikat vaksinasi COVID-19, di antaranya: a. Surat pengantar
dari BP2MI/BP3MI/P3MI/Kemnaker yang berisi daftar nama CPMI, NIK, nomor paspor dan alamat
jelas, b. salinan ID Siskotkln/Sisko-P2MI milik CPMI, untuk membuktikan pemohon adalah benar
CPMI, c. salinan halaman identitas paspor CPMI, d. salinan KTP, dan e. cetakan ( print-out )
sertifikat vaksinasi dalam format aplikasi PeduliLindungi.
271
