Page 307 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021
P. 307

Judul               Pekerja Rentan dan Non-ASN Harus Terlindungi
                Nama Media          Media Indonesia
                Newstrend           Anugerah Paritrana Tahun 2020
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            E-1
                Tanggal             2021-09-11 07:11:00
                Ukuran              250x146mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 114.000.000

                News Value          Rp 342.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  penting  untuk  meningkatkan  rasa  aman  saat
              bekerja  dan  menjamin  keberlangsungan  perekonomian  keluarga  bila  terjadi  halyang  tidak
              diinginkan. WAKIL Presiden Ma'ruf Amin berharap seluruh pekerja rentan dan non-ASN dapat
              memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).



              PEKERJA RENTAN DAN NON-ASN HARUS TERLINDUNGI

              Perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  penting  untuk  meningkatkan  rasa  aman  saat
              bekerja  dan  menjamin  keberlangsungan  perekonomian  keluarga  bila  terjadi  halyang  tidak
              diinginkan.

              WAKIL Presiden Ma'ruf Amin berharap seluruh pekerja rentan dan non-ASN dapat memperoleh
              jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).

              Hal ini sejalan dengan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
              selama ini berjalan.


              Sejumlah  aturan  pun  telah  disusun  guna  memuluskan  rencana  penerapan  perlindungan
              Jamsostek semesta.

              Pertama ialah Instruksi Presiden No 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
              Sosial Ketenagakerjaan.

              *'Regulasi  ini  menginstruksikan  kepada  24  kementerian/  lembaga,  para  gubernur,  dan
              bupati/wali kota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi
              pelaksanaan program Jamsostek," jelas Ma'ruf dalam keterangan persnya saat Penganugerahan
              Paritrana Award, kemarin.
              Kebijakan tersebut, tambah Ma'ruf, juga ditindaklanjuti melalui Kemendagri telah menerbitkan
              Permendagri  No  27/2021  tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  Tahun  2022  yang  Mengatur
              Penganggaran  Jamsostek  untuk  Perlindungan  para  Pekerja  Non-ASN,  Penyelenggara  Pemilu,
              Pekerja Rentan, hingga Pekerja di BUMD se-Indonesia.
                                                           306
   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312