Page 308 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021
P. 308
'Dengan terbitnya Instruksi Presiden serta Permendagri ini betul-betul dapat mendorong
perlindungan menyeluruh para pekerja. Saya berharap dengan hadirnya peraturan-peraturan
dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan
menyeluruh bagi para pekerja," ujarnya.
Menurut Ma'ruf, perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam
meningkatkan rasa aman saat bekerja serta memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi
keluarga para pekerja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Apalagi dengan situasi pandemi covid-19 yang memberikan dampak terhadap sektor kesehatan,
ekonomi, hingga ketenagakerjaan.
Di samping jaminan sosial, tambah Ma'ruf, pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk
menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu langkah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja, terang Wapres, ialah
dengan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar RpSOO ribu selama 2 bulan atau
dengan total penerimaan Rpl juta per orang. BSU ini ditargetkan kepada 8,9 juta pekerja dari
seluruh Indonesia.
BSU ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja untuk menjalani kehidupan yang
penuh tantangan di era pandemi covid-19 ini," tuturnya.
Sambut baik
Sejalan dengan Wapres. Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo juga menegaskan
pihaknya menyambut baik dukungan pemerintah dalam implementasi Jamsostek dan penegakan
regulasi sebagai salah satu upaya perluasan cakupan perlindungan BP Jamsostek.
"BP Jamsostek siap berkolaborasi dengan seluruh stcikehold-ers, baik di level pusat maupun
daerah untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Semoga segala ikhtiar dan doa
kita mendapat rida Allah SWT agar kesejahteraan pekerja dapat terwujud melalui manfaat
program BP Jamsostek," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator PM K Muhadjir Effendy di tempat yang sama menegaskan
Paritrana Award ini akan terus dilakukan setiap tahunnya karena terbukti mampu meningkatkan
komitmen dari seluruh unsur pemerintah, mulai pusat, provinsi, hingga ke kabupaten atau kota,
serta perusahaan atau badan usaha dalam mendukung implementasi Jamsostek di wilayah
masing-masing. (E-l)
307
