Page 517 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021

Ringkasan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah menyiapkan perlindungan sosial bagi
pekerja rentan dan non-ASN di seluruh Indonesia. Langkah tersebut sebagai optimalisasi
pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang selama ini berjalan. “Khususnya,
meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang
mendukung pelaksanaannya,” kata Ma’ruf dalam keterangan persnya saat Penganugerahan
Paritrana Award, Jumat (10/9).

PEMERINTAH BERIKAN JAMINAN SOSIAL UNTUK PEKERJA RENTAN DAN NON-ASN

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah menyiapkan perlindungan sosial bagi
pekerja rentan dan non-ASN di seluruh Indonesia. Langkah tersebut sebagai optimalisasi
pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang selama ini berjalan. “Khususnya,
meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang
mendukung pelaksanaannya,” kata Ma’ruf dalam keterangan persnya saat Penganugerahan
Paritrana Award, Jumat (10/9).

Disebutkan, untuk mendukung kegiatan tersebut pemerintah telah mengeluarkan beberapa
kebijakan dan regulasi untuk mendukung perlindungan Jamsostek semesta. Pertama adalah
Instruksi Presiden No.2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. “Regulasi ini menginstruksikan kepada 24 kementerian/lembaga, para
Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan
optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek,” jelasnya Kebijakan tersebut, tambah Ma’ruf, juga
ditindaklanjuti melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri No.27/2021 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 yang mengatur Penganggaran Jamsostek untuk
perlindungan para pekerja non-ASN, Penyelenggara Pemilu, Pekerja Rentan, hingga pekerja di
BUMD se Indonesia. “Dengan terbitnya Instruksi Presiden serta Permendagri ini betul-betul dapat
mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja. Saya berharap dengan hadirnya peraturan-
peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal dalam mendorong
perlindungan menyeluruh bagi para pekerja,” ujarnya.

Baca juga: Gugatan Ditolak MA, Pegawai KPK Tunggu Jokowi soal TWK Menurut Ma’ruf,
perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam meningkatkan rasa
aman saat bekerja serta memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja
jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi dengan situasi pandemi covid-19 yang
memberikan dampak terhadap sektor kesehatan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan.
“Diharapkan, perlindungan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan semakin lengkap dan
dapat melindungi seluruh pekerja di Indonesia dengan baik,” jelasnya.

Disampin jaminan sosial, tambah Ma’ruf, pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk
menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah membantu memenuhi
kebutuhan masyarakat pekerja, terang Wapres adalah dengan memberikan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sebesar Rp 500.000 selama 2 bulan atau dengan total penerimaan 1 juta per orang.
BSU ini ditargetkan kepada 8,9 juta pekerja dari seluruh Indonesia. “BSU ini diharapkan dapat
meringankan beban para pekerja untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan di era
pandemi Covid-19 ini,” tuturnya.

Sejalan dengan Wapres, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo juga menegaskan
bahwa pihaknya menyambut baik dukungan Pemerintah dalam implementasi Jamsostek dan
penegakan regulasi sebagai salah satu upaya perluasan cakupan perlindungan BPJAMSOSTEK.
“BPJAMSOSTEK siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik di level pusat hingga daerah

516