Page 520 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021
P. 520
PEMERINTAH PRIORITASKAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMSOSTEK NON-ASN
DAN PEKERJA RENTAN
JAKARTA: Pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi Jamsostek, agar perlindungan
menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin dalam
sambutannya secara virtual, pada acara Penganugerahan Paritrana Award 2020, di Jakarta,
Kamis (9/9/2021).
Paritrana Awards merupakan penghargaan tahunan dari Pemerintah melalui Kementerian
Koordinator Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK), serta didukung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), yang kali ini memasuki gelaran keempat.
"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2 tahun 2021 dan
Permendagri Nomor 27 tahun 2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program
perlindungan Jamsostek," tutur Ma'ruf Amin.
Ma'ruf Amin menegaskan Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan dan Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen
pemerintah dalam mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.
Seperti diketahui, Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui
penganggaran APBD tahun 2022 bagi para pekerja non-ASN, pegawai penyelenggara pemilu,
pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.
Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga memberikan apresiasi
yang tinggi, kepada seluruh pihak yang berkontribusi atas penyelenggaraan Paritrana Award ini.
Di bagian lain, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menerangkan, partisipan
Paritrana Award 2020, diramaikan kandidat dari 34 provinsi, 124 Kabupaten/ Kota, 143 Badan
Usaha Skala Besar, 157 Badan Usaha Skala Menengah, serta 34 UKM yang mewakili tiap provinsi.
Para kandidat Paritrana Award terbagi atas beberapa kategori. Yakni kategori Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Perusahaan atau Badan Usaha mulai dari skala
besar, menengah, hingga Usaha Kecil Menengah (UKM).
"Seluruh kandidat diseleksi secara berlapis mulai dari tingkat Provinsi, hingga mengerucut pada
panitia seleksi Pusat dan berlanjut pada sesi wawancara. Sampai akhirnya, kami mendapatkan
kandidat pemenang dari 7 Provinsi, 8 Kabupaten/ Kota, 9 Badan Usaha Skala Besar, serta 9
Badan Usaha Skala Menengah," jelas Anggoro.
Para kandidat pemenang dikumpulkan untuk menerima apresiasi atas dukungan dan
kepatuhannya. Dalam mendukung implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)
selama tahun 2020.
Di sisi lain, Dirut BPJAMSOSTEK menegaskan, pihaknya menyambut baik dukungan Pemerintah
dalam implementasi Jamsostek dan penegakan regulasi, sebagai salah satu upaya perluasan
cakupan perlindungan BPJAMSOSTEK.
"BPJAMSOSTEK siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik di level pusat hingga
daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Semoga segala ikhtiar dan doa
519
