Page 564 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021

Ma'ruf menyatakan Inpres No.2/2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Permendagri No.27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022
yang mengatur penganggaran merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung
implementasi Jamsostek secara menyeluruh.

Permendagri itu mengatur perlindungan Jamsostek melalui penganggaran APBD tahun 2022 bagi
para pekerja non-ASN, pegawai penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.

Sebelumnya Wapres menyerahkan Paritrana Award 2020 secara daring. Paritrana Awards
keempat itu merupakan penghargaan tahunan dari Pemerintah melalui Kemenko PMK bersama
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) serta didukung Kementerian Ketenagakerjaan dan
Kementerian Dalam Negeri.

Paritrana Award adalah apresiasi kepada para pihak atas dukungan dan kepatuhannya dalam
mendukung implementasi Jamsostek tahun sebelumnya.

Kandidat Paritrana Award ini terbagi atas kategori pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan
perusahaan atau badan usaha mulai dari skala besar, menengah, hingga usaha kecil menengah
(UKM).

Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan Paritrana Award 2020 diramaikan 34
provinsi, 124 Kabupaten/Kota, 143 badan usaha skala besar, 157 skala menengah dan 34 UKM
yang mewakili tiap provinsi.

"Seluruh kandidat diseleksi secara berlapis hingga mengerucut pada sesi wawancara dan
mendapatkan kandidat pemenang dari 7 provinsi, 8 kabupaten/kota, 9 badan usaha skala besar
dan 9 skala menengah," ujar Anggoro.

Terkait pernyataan Wapres, Anggoro mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui regulasi
sebagai acuan perluasan cakupan perlindungan Jamsostek.

BPJAMSOSTEK menyatakan siap berkolaborasi dengan semua pihak terkait, baik di level pusat
hingga daerah untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. "Semoga segala ikhtiar
dan doa kita mendapat ridho Allah SWT agar kesejahteraan pekerja terwujud melalui manfaat
program Jamsostek," ucap Anggoro.

563