Page 594 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 SEPTEMBER 2021

Menurut Kepala UPT (BP2MI) Kupang, Siwa, sekolah PMI dijadikan tempat edukasi dan literasi
pembelajaran, tanpa terikat pada gedung dan kurikulum.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email "Para pengajar di sekolah itu yakni mantan PMI baik legal atau ilegal. Sedangkan
pesertanya itu yakni calon PMI dan anggota keluarganya atau masyarakat umum yang berminat
pada informasi tentang PMI," jelasnya, Kamis (9/9/2021) malam.

Para pengajar bisa mengunakan yakni foto-foto atau video dari para mantan PMI untuk media
pembelajaran.

Foto-foto tersebut memperlihatkan kondisi atau suasana nyata di tempat bekerja selama masih
berada di negara penempatan sehingga para calon buruh migran mudah memahami.

Para pengajar juga bisa memanfaatkan potongan berita yang bersumber dari media TV atau
YouTube terkait kejadian yang menimpa PMI. Termasuk berita positif TKI yang berhasil
menyejahterakan keluarganya.

Mereka juga bisa menggunakan bahan cetak atau noncetak lainnya yang diperoleh dari
pemerintah atau pihak lainnya untuk bahan mengajar di sekolah pekerja migran .

Siwa berharap dengan adanya sekolah pekerja migran ini dapat menurunkan jumlah buruh
migran yang ditempatkan secara ilegal karena mempercayai calo atau sindikat perdagangan
mausia.

Selain itu juga meminimalisir para calon PMI menjadi pemakai atau kurir narloba selama bekerja
di negara penempatan.

Ia juga menjelasan alasan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai lokasi sekolah pekerja
migran. Menurutnya jumlah warga di Timor Tengah Selatan yang bekerja di Malaysia sangat
tinggi.
Mereka kebanyakan masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal yang diatur oleh calo atau sindikat.

Sekolah tersebut diresmikan pada Kamis (9/9/2021) dan diberi nama Kabari PMI yakni singkatan
dari kabupaten bebas dari rekrutmen ilegal PMI.

Ide mendirikan sekolah itu berasal dari Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan
Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik di BP2MI, Servulus Bobo Riti.

Kabari PMI Bersinar adalah sebutan untuk kabupaten yang warganya tidak lagi mengandalkan
kekuatan calo atau sindikat dalam proses penempatan sebagai pekerja migran Indonesia ke
negara tujuan penempatan.

Selain itu, para warga di kabupaten tersebutt yang bekerja sebagai buruh migran tidak ada lagi
yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Baik sebagai pemakai arau kurir narkotika selama
bekerja di luar negeri maupun saat sudah kembali ke tanah air.

SUMBER: (Penulis: Sigiranus Marutho Bere | Editor : Dheri Agriesta).

593