Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2019
P. 44

Title         KABUPATEN BEKASI TOLAK REVISI UU KETENAGAKERJAAN
                Media Name    bandung.bisnis.com
                Pub. Date     25 Agustus 2019
                              https://bandung.bisnis.com/read/20190825/549/1140689/kabupaten-bekasi- tolak-revisi-
                Page/URL
                              uu-ketenagakerjaan
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative


                        KABUPATEN BEKASI TOLAK REVISI UU KETENAGAKERJAAN

               CIKARANG - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama DPRD Kabupaten
               Bekasi sepakat menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan.

               "Kami telah mengirim secara resmi surat penolakan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat
               (DPR) Republik Indonesia," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar di
               Cikarang, Minggu (25/8/2019).

               Dijelaskan, penolakan revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan dengan melayangkan
               surat Bupati Bekasi Nomor 560/3/6/Disnaker mengenai penyampaian aspirasi
               penolakan tentang revisi UU yang ditujukan kepada Ketua DPR RI.

               Sementara pihaknya juga melakukan hal serupa yakni berkirim surat dengan Nomor
               170/1158-DPRD yang isinya juga mengenai penyampaian aspirasi terkait penolakan
               revisi UU Nomor 13 Tahun 2003.

               Sunandar mengaku surat penyampaian aspirasi eksekutif dan legislatif Kabupaten
               Bekasi itu dikeluarkan setelah para buruh melakukan unjuk rasa dan beraudiensi
               kepada keduanya.

               "Kami sangat mendukung apa yang diperjuangakan oleh buruh, jadi Kabupaten
               Bekasi menolak revisi," katanya.

               Dia menjelaskan pemerintah daerah dan legislatif sepakat mendukung perjuangan
               buruh di Bekasi karena semua yang diperjuangkan mereka untuk kepentingan
               rakyat.

               "Apalagi draf revisi yang beredar terdapat soal penghapusan pesangon buruh
               ataupun pekerja, penetapan pekerja waktu tidak tertentu atau kontrak," kata dia.


               Selain itu penetapan pekerjaan bisa diserahkan pada perusahaan outsourching, dan
               pembentukan serikat buruh dan hak pekerja lainnya yang dipersulit. Revisi tersebut
               merugikan buruh dan pekerja yang ada di Indonesia tidak terkecuali di wilayahnya.

               "Semua buruh di Kabupaten Bekasi memrotes rencana revisi undang-undang
               tersebut. Kemudian beberapa hari kemarin melakukan unjuk rasa, meminta





                                                       Page 43 of 137.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49