Page 47 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2019
P. 47
Soes Hindarno mengatakan, meski ada Perpres No 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau kemudahan bagi perizinan TKA yang berlaku
efektif 29 Juni 2018. Namun demikian, tidak serta merta Kemnaker meloloskan
masuknya tenaga kerja asing, termasuk dalam hal kondisi darurat. Ada rambu-
rambu dan prosedur yang dipenuhi. Sejauh ini, pihaknya belum tahu apakah kasus
tumpahan minyak PHE ONWJ masuk kategori darurat atau tidak. "Demikian pula,
soal kasus penanganan sumur bocor dan penanganan kasus tumpahan minyak,
mrupajkan dua hal yang berbeda untuk bisa dimasuki tenaga kerja asing," katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, tenaga kerja asing yang
bekerja di Indonesia harus mengikuti peraturan, tak terkecuali TKA yang disponsori
PT Elnusa Tbk tersebut. Tidak boleh melanggar aturan. Tidak bisa melanggar
peraturan dengan alasan kedaruratan, semua ada prosedurnya. "Kalau tenaga kerja
asing bekerja tanpa mengikuti aturan maka harus ditangkap, didenda dan
dipulangkan. TKI juga diperlakukan begitu kalau kerja di luar negeri," kata Kardaya
Warnika.
Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Adhi Wibowo membenarkan bahwa
pihaknya mendapatkan informasi bahwa PT Elnusa Tbk mengimpor mesin giant
skimmer berikut mendatangkan operatornya tenaga kerja asing untuk membantu
penanggulangan tumpahan minyak di anjungan lepas pantai PHE ONWJ. PT Elnusia
dalam hal ini mewakili PT Pertamina mengimpor peralatan dalam rangka
penanganan tumpahan minyak di YYA-1.
"Kalau mengimpor peralatan maka harus ada yang mengoperasikan dan
menggunakan tenaga kerja asing. Namun soal perizinan bagi TKA tentu mereka
harus memenuhi prosedur, harus sesuai peraturan dan kompetensi," kata Adhi
Wibowo.
Page 46 of 137.
