Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 137

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK)
              Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis yang diterima di
              Jakarta, Kamis mengatakan pada 2017 realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja/buruh
              mengalami kenaikan sebanyak 658 unit rumah, meningkat menjadi 1.385 unit di Tahun 2018.

              "Pada Tahun 2019 penyaluran MLT terjadi penurunan sebanyak 398 unit rumah sampai dengan
              Tahun  2020  ini  hanya  82  unit  rumah  yang  tersalurkan  dikarenakan  tidak  stabilnya  kondisi
              perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19," ujarnya saat menyaksikan Penandatangan
              Kerja Bersama (PKB) Penyaluran Manfaat Layanan Tambahan Program Jaminan Hari Tua BPJS
              Ketenagakerjaan, pada Kamis (28/10).

              Dia menyampaikan bahwa MLT itu berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari
              dana investasi program JHT.

              Putri menjelaskan, diundangkannya Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 merupakan kabar baik
              bagi peserta program JHT dan pengusaha/pemberi kerja dalam memberikan kemudahan bagi
              pekerja/buruh untuk memiliki rumah sendiri serta membantu pemerintah dalam menyediakan
              rumah bagi masyarakat.

              Dalam mengoptimalkan penyaluran MLT perumahan pekerja/buruh, kata dia, ada hal-hal baru
              yang diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, antara lain penambahan bank daerah
              yang tergabung dalam ASBANDA, penambahan skema baru berupa inovasi, yaitu pengalihan
              dari  KPR  umum  menjadi  KPR  MLT  serta  penyesuaian  suku  bunga  deposito  sebagai  dasar
              perhitungan suku bunga penempatan (funding) dan suku bunga pinjaman (lending).

              "Kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  segera  melakukan  sosialisasi  secara  masif  program  MLT  ini
              kepada pekerja, pengusaha, perusahaan pembangunan perumahan (developer), dan perbankan
              melalui perjanjian kerja bersama dengan perbankan yang tergabung dalam HIMBARA maupun
              ASBANDA (Asosiasi Bank Daerah)," ucapnya.

              Dari  perjanjian  ini,  Putri  menginginkan  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  yang  bisnis  intinya  di
              bidang perumahan agar dapat lebih memberikan kemudahan persyaratan perbankan kepada
              pekerja/buruh yang mengajukan kredit perumahan melalui program MLT.

              "Saya  juga  berharap  kerja  samanya  dari  para  pengusaha/pemberi  kerja  serta  perusahaan
              pembangunan  perumahan  (developer)  untuk  menyediakan  atau  memfasilitasi  penyediaan
              perumahan bagi pekerja/buruh," katanya.

              Ia menyampaikan, Menaker Ida Fauziyah juga telah mengingatkan agar MLT program JHT ini
              harus bisa memberikan manfaat yang besar bagi peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi
              kebutuhan akan kepemilikan rumah sendiri.



















                                                           136
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142