Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021

1. Mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.

2. Menghentikan pembungkaman suara kritis rakyat

3. Setop pemutusan hubungan kerja PHK sepihak

4. Setop kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan

5. Usust tuntas kasus korupsi BPJS ketenagakerjaan dan bantuan Covid-19,
6. Laksanakan reforma agraria

7. Lindungi buruh migran

8. Pendidikan gratis

9. Setop tindakan represifitas terhadap gerakan aktivis rakyat 10. Stop liberalisasi dan
komersialisasi pendidikan.

Sikap Mahasiswa:

1. Membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu
KPK serta membatalkan implikasi dari Revisi UU KPK seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK) dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) BLBI.

Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 dari
jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun
melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE.

Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan
jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam
melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

3. Mendesak percepatan transformasi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang.
4. Meningkatkan target NDC Indonesia sesuai Perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi
di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan
proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim.

Mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari jabatannya atas
dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.

5. Menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan
turunannya, menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan
merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan
mengurangi penggunaan energi kotor batubara.

Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk
melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

133