Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 188
Hongkong menjadi kawasan terawal yang menyatakan siap menerima kedatangan PMI, per 30
Agustus kemarin. Sementara, tujuan-tujuan lain yang selama ini menjadi penempatan favorit
PMI, seperti Taiwan, Korea Selatan, serta Jepang, masih dalam proses persiapan.
Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono, mengatakan, Kemenaker telah
menerbitkan SOP(standar operasional prosedur) Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan PMI
pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja
Luar Negeri (LPK-LN)/Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)pada Masa Adaptasi Kebiasaan
Baru, untuk semakin mematangkan persiapan itu.
Ditegaskan, pihaknya sangat serius memantau penerapan protokol kesehatan terhadap P3MI
dan LPK-LN. Bukan hanya pada sarananya, namun juga calon PMI yang akan berangkat ke
negara-negara penempatan. Indonesia satu-satunya negara pengirim tenaga kerja yang telah
memiliki SOP Penyelenggaraan Pelayanan pada BLKLN dan Kantor P3MI. Hal ini menunjukkan
keseriusan Pemerintah Indonesia dalam rangka meyakinkan Pemerintah Negara Tujuan
Penempatan bahwa kita tidak hanya melindungi PMI, namun juga melindungi warga negara
mereka.
"Kami akan terus memantau dan menindak secara tegas, apabila ada P3MI/LPK-LN yang tidak
mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku", tegas Suhartono.
Berdasarkan Kepdirjen Nomor 3/2748/PK.02.02/VIII/2021, sudah terdapat 56 negara
penempatan yang membuka pintu bagi PMI. Hanya saja, sebagian besar negara itu bukan
menjadi pilihan favorit bagi PMI.
Seiring itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah terus melakukan berbagai upaya secara
intens terkait pelindungan PMI. Antara lain melalui penguatan peran Satgas Pelindungan PMI.
Termasuk, mempererat kerja sama luar negeri, untuk menjajaki peluang kawasan baru untuk
penempatan PMI. Apalagi saat ini, Amerika Serikat, Inggris, Autralia dan negara-negara Uni
Eropa sedang mengalami krisis kelangkaan pekerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, krisis kelangkaan
pekerja yang terjadi di negara-negara maju itu, dapat membawa peluang baru bagi angkatan
kerja Indonesia.
"Beberapa waktu lalu salah satu negara bagian di AS mengontak kita untuk menjajaki
kemungkinan menerima PMI (pekerja migran Indonesia), terutama di sektor kesehatan,
manufaktur, dan agrikultur," kata Anwar.
Ia mengatakan, permintaan terhadap pekerja migran Indonesia saat ini sangat besar, sekitar
30.000 orang untuk satu negara bagian. Pemerintah masih menjajaki peluang kerja sama itu.
Peluang itu diharapkan dapat memperluas pasar kerja bagi angkatan kerja dalam negeri yang
berjumlah sangat banyak.
[eko].
187
