Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 194
Anggota Dewan Pengupahan dari Unsur Pekerja, Joko Waluyo mengatakan, tuntutan kenaikan
ini dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya seperti tingkat inflasi dan
pertumbuhan ekonomi yang sudah masuk fase positif.
Menurutnya, target kenaikan versi pekerja pada angka realistis dan di kisaran 10 persen naik.
Atau naik Rp 200 ribu. Hingga nantinya UMK Cilacap menjadi sekitar Rp 2,4 juta. Akan tetapi
dengana danya PP 36 Tahun 2021, bisa terjadi degradasi UMK. Dimana KHL diganri rata-rata
konsumsi rumah tangga.
"Di KHL ada 64 item yang dihitung, sedangkan pada konsumsi rumah tangga hanya 20 item
yang dihitung. Secara otomatis akan terjadi penurunan nominal yang sangat drastic dalam UMK,"
ujarnya.
Selain itu juga perhitungan jumlah rata-rata anggota keluarga bekerja, serta pemilihan
pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
"Kita realistis ada di angka 10 persen, jadi dengan aturan baru ada metode yang berubah, tok
nanti akhirnya pemkab mengusulkan 3 persen atau berapa kami menghormati itu, tapi kami
ingin kenaikan 10 persen," katanya.
Sementara itu, Sekda Cilacap, Farid Ma'ruf mengatakan, kenaikan UMK akan dibahas bersama
instansi terkait. Termasuk melibatkan Dewan Pengupahan, Badan Pusat Statistik (BPS), Apindo,
Dinas Tenaga Kerja dan perwakilan pekerja.
Nantinya, forum tersebut akan menghitung secara detail seluruh aspek yang menentukan nilai
UMK secara spesifik. Perhitungan juga disesuaikan dengan aturan dari pemerintah.
"Kita inginnya juga naik, tapi semua ada hitung-hitungannya, dan semua dibahas di dewan
pengupahan, hasilnya nanti diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah," katanya.
Sebagai informasi dalam PP Nomor 36 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa upah
minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja dan median upah.
Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan
median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik (BPS).(RT).
193
