Page 221 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI)
Sukoharjo, Sukarno, Kamis (28/10/2021) mengatakan, buruh di Kabupaten Sukoharjo sejak awal
sudah menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law karena tidak memihak buruh.
Penolakan termasuk berkaitan dengan penggunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar
penentuan UMK tahun 2022 mendatang. Buruh lebih meminta pada pemerintah untuk
menggunakan dasar survei KHL sebagai penentu besaran upah tahun depan.

Tuntutan buruh tersebut sudah disampaikan secara resmi pada pemerintah sebagai bentuk
perbaikan nasib. Kondisi ditengah pandemi virus Corona membuat nasib buruh menjadi tidak
menentu. Sukarno mengatakan, masih banyak buruh sekarang belum mendapat pekerjaan
setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ketatnya persaingan mendapat
pekerjaan baru.

FPB Sukoharjo juga melihat pandemi virus Corona membuat nasib buruh menjadi tidak sejahtera.
Sebab dengan serba terbatas, buruh harus mengeluarkan banyak biaya pengeluaran untuk
menghidupi keluarga.

Sukarno menjelaskan, UMK Sukoharjo Tahun 2021 sebesar Rp 1.986.450 atau naik 2,5 persen
dari tahun 2020. Besaran UMK tersebut menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja dan
ditolak buruh. Angka tersebut jauh dari harapan buruh. Sebab usulan SPRI Sukoharjo pada saat
itu naik sebesar 4 persen sesuai hasil survei KHL sebesar Rp 2.538.237.

“Buruh tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja sebagai penentu UMK. Seperti pada
penentuan UMK tahun 2021 lalu dan nanti tahun 2022 karena tidak memihak buruh. Kondisi
sekarang masih pandemi virus Corona dan buruh meminta pada pemerintah untuk lebih
memperhatikan nasib buruh. Pakai saja KHL,” ujarnya.

Beberapa komponen yang disurvei seperti terhadap harga kebutuhan pokok pangan, tempat
tinggal dan komponen lain sesuai aturan berlaku. Sukarno menambahkan, FPB Sukoharjo
memahami kondisi pandemi virus Corona yang membuat sektor usaha terpengaruh. Namun hal
itu tidak lantas mengorbankan nasib buruh dengan dibayar upah murah.
Survei KHL dilakukan berdasarkan aturan baru dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL. Dasar inilah yang ditegaskan
Sukarno dipakai buruh sebagai penentu UMK. “Harapannya UMK tahun 2022 tetap naik. Nasib
buruh harus ada perbaikan kesejahteraan,” lanjutnya.
FPB Sukoharjo berharap sisa waktu dua bulan kedepan dimaksimalkan untuk membahas dan
menentukan besaran UMK. “Buruh juga berharap tahun 2022 mendatang tidak ada PHK massal,”
lanjutnya. (Mam)

220