Page 279 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021

Dia berujar, penutupan bisa saja dilakukan dibeberapa kawasan namun hal itu tergantung junlah
massa yang melakukan aksi.
"Kemungkinan akan ada penutupan nanti di Patung Kuda, Kemudian putaran Harmoni, kemudian
di Kedubes AS tapi lihat situasi," ucapnya.

Sebelumnya massa buruh dan mahasiswa dari BEM UI berencana menggelar aksi unjuk rasa
dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Massa menilai selama
memimpin keduanya dianggap masih jauh dalam menuntaskan persoalan rakyat.

Berikut deretan tuntutan buruh dan mahasiswa : Tuntutan Buruh:

1. Mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.

2. Menghentikan pembungkaman suara kritis rakyat

3. Setop pemutusan hubungan kerja PHK sepihak

4. Setop kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan

5. Usust tuntas kasus korupsi BPJS ketenagakerjaan dan bantuan Covid-19,

6. Laksanakan reforma agraria

7. Lindungi buruh migran
8. Pendidikan gratis

9. Setop tindakan represifitas terhadap gerakan aktivis rakyat

10. Stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.

Sikap Mahasiswa:

1. Membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu
KPK serta membatalkan implikasi dari Revisi UU KPK seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK) dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) BLBI.
Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 dari
jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun
melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE.

Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan
jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam
melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

3. Mendesak percepatan transformasi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang.

4. Meningkatkan target NDC Indonesia sesuai Perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi
di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan
proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim.

278