Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 OKTOBER 2021
P. 42
"Oleh karena itu, kami meminta Gubernur Jawa Barat untuk menaikkan UMK tahun 2022 sesuai
tuntutan kaum buruh," pungkasnya.
Di sejumlah daerah, upaya buruh meminta kenaikan upah minimum juga sudah mulai bergulir.
Di Kabupaten Bogor, misalnya, pada Rabu lalu, buruh melakukan aksi di Jalan Tegar Beriman,
Cibinong. Tuntutan mereka biasa: kenaikan upah.
Bupati Bogor, Ade Yasin mendorong Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) agar segera
menyelesaikan perundingan mengenai kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022.
"Aspirasi dari teman-teman diwakili 25 DPC (serikat buruh) sudah didengar dan direspon
langsung. Izinkan saya menyampaikan salam dari beliau (bupati)," ungkap anggota Komite
Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar saat mewakili Bupati Bogor
menemui buruh.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Udin itu, Bupati Ade Yasin sudah menandatangani surat
yang ditujukan kepada DPK Jawa Barat agar menyelesaikan perundingan rumusan mengenai
kenaikan UMK.
"Atas nama pemerintah daerah, Bupati Bogor mendorong kepada DPK untuk segera
menyelesaikan perundingan rumusan kenaikan UMK 2022," kata Gus Udin.
Ia menyebutkan bahwa salinan surat rekomendasi kenaikan UMK tahun 2022 tersebut juga telah
diserahkan kepada para perwakilan dari 25 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serikat buruh di
Kabupaten Bogor.
"Bogor konsisten, bupatinya bersama dengan buruh. Jelas, kemarin pernyataan sikapnya sudah
jelas. (Surat) Ini sudah diserahkan langsung ke 25 DPC," ujarnya.
Seperti diketahui, belakangan para buruh Kabupaten Bogor kerap melakukan aksi demo dijalan
Tegar Beriman, menuntut kenaikan UMK tahun 2022.
Pada tahun 2021, nilai UMK di wilayah Kabupaten Bogor Rp 4,2 juta, di atas UMK wilayah Kota
Bogor yang senilai Rp4,l juta. UMK Kabupaten Bogor tak mengalami kenaikan sejak tahun 2020.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor keberatan menaikan UMK
saat perekonomian belum seutuhnya pulih imbas pandemi Covid-19.
"Hal yang dikhawatirkan pelaku industri saat ini adalah penyesuaian upah minimum kabupaten,"
ungkap Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar.
Ia menyebutkan sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya
pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi. Pasalnya, selama tahun 2020, pemasaran
hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70%.
Kemudian, 80% perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh
pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan
1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten
Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan
pajak atau retribusi daerah.
"Selanjutnya juga harus melaksanakan PP 36 tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak.
Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya," terang
Iskandar. (ing)
41
