Page 205 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 205
Tripartit harus memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan usaha dan bekerja di
masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Tripartit harus terus memperkuat dialog sosial sebagai
sarana komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan dialog mengenai hal-hal terjadi akibat pandemi
tersebut.
"Kekuatan Tripartit inilah yang menjadi kunci sukses dalam menjaga kelangsungan bekerja dan
kelangsungan usaha di masa pandemi Covid-19," kata Menaker saat Sosialisasi Pedoman
Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 dan BSU Tahun 2021 di Surabaya, Sabtu
28 Agustus 2021.
Menaker mengatakan, untuk memperkuat dan meningkat peranan Tripartit di masa pandemi,
pada tanggal 13 Juli 2021 yang lalu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan pimpinan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh telah menggelar Deklarasi Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19.
"Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama sekaligus kolaborasi antara
pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, yang
dilandasi semangat saling peduli, optimis, dan bersama-sama bangkit dari dampak pandemi
Covid-19," kata Menaker.
Selain itu, pihaknya juga menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor
104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona
Virus Desease 2019 (Covid-19).
Pedoman merupakan acuan dalam pelaksanaan hubungan kerja, utamanya bagi perusahaan
yang terdampak pandemi dan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19.
"Ini penting, agar tidak ada tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan baik oleh pengusaha
maupun oleh pekerja/buruh, sehingga diharapkan kondisi hubungan kerja di tempat kerja tetap
kondusif," katanya.
Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri; Sesditjen PHI
dan Jamsos, Surya Lukita Warman; Direktur Binariksa, Yuli Adiratna; Kepala Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo; serta perwakilan unsur tripartit dan BPJS
Ketenagakerjaan.***.
204
