Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021

"Ini adalah bagian sosialisasi kami agar masyarakat paham bahwa bekerja ke luar negeri itu
adalah hak. Negara akan memberikan fasilitas kemudahan dan bahkan kemurahan kepada calon
pekerja migran dengan penempatan resmi. Karena kita tahu persis risiko penempatan ilegal,
mereka (pekerja migran) akan mengalamai berbentuk eksploitasi," tutur dia.

Disinggung mengenai kesulitan memerangi sindikat penyalur tenaga kerja tidak resmi, Benny
menegaskan, hal itu sebetulnya tidak akan menghadapi kesulitan jika semua pihak berkolaborasi
dan bersinergi. Namun, praktik yang saat ini terjadi yaitu para calo atau agen penyalur tenaga
kerja ilegal ini langsung menyentuh masyarakat calon pekerja migran di daerah dengan cara
mengiming-imingi dengan gaji yang cukup tinggi.

"Tipu daya siasat yang dilakukan calo sebagai kaki tangan para sindikat ini (penyalur tenaga
kerja ilegal) kan luar biasa masif. Dia langsun masuk ke kantung-kantung domisili masyarakat
mengiming-imingi pekerjaan yang akan diperoleh di luar negeri dengan cara yang cepat dengan
gaji yang tinggi. Padahal itu omong kosong semua. Calo penuyalur langsung tutup buku dan
tidak urusan lagi dengan siapapun yang diberangkatkan," kata dia.

Untuk mengantisipasi sindikat kejahatan penyaluran tenaga migran Indonesia tidak resmi ini,
lanjut Benny, maka para calon pekerja migran ini hendaknya menggunakan penyaluran pekerja
migran resmi melalui badan atau lembaga pemerintah yang mengurusi penempatan pekerja
migran secara resmi.

"Anak-anak muda yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, tentu negara wajib memberikan
fasilitasi dan berbagai fasilitas itu sudah kita siapkan. Misalnya tidak perlu lagi berpikir modal
bekerja diperoleh dari mana. Melalui skenario KTA BNI, pekerja migran Indonesia bisa pinjam
langsung ke bank yang difasilitasi negara tidak boleh lagi melalui pihak lain. Berapa besar cost
structure ke negara mana (tujuan PMI), semua disiapkan," kata Benny.

263