Page 266 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021

ke bank yang difasilitasi negara tidak boleh lagi melalui pihak lain. Berapa besar cost structure
ke negara mana (tujuan PMI), semua disiapkan

Ringkasan

Jawa Barat menjadi provinsi terbesar kantong pekerja migran Indonesia. Namun, tidak semua
pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat diberangkatkan melalui penempatan resmi. Saat ini
disinyalir masih banyaknya calo penempatan pekerja migran ilegal di Jawa Barat. Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan, semua
kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan titik sentrum baik penempatan resmi maupun
penempatan ilegal pekerja migran Indonesia tersebut.

LINDUNGI CALON PMI, BP2MI GANDENG PEMERINTAH DAERAH

Jawa Barat menjadi provinsi terbesar kantong pekerja migran Indonesia. Namun, tidak semua
pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat diberangkatkan melalui penempatan resmi. Saat ini
disinyalir masih banyaknya calo penempatan pekerja migran ilegal di Jawa Barat.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan,
semua kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan titik sentrum baik penempatan resmi maupun
penempatan ilegal pekerja migran Indonesia tersebut.

"Jawa Barat merupakan provinsi kantong terbesar pekerja migran. Kita ingin, sebesar-besarnya
penempatan adalah sebesar-besarnya penempatan (pekerja migran Indonesia) secara resmi
yang dapat menjadi devisa yang diberikan dalam bentuk remit turn oleh para pekerja di luar
negeri kepada negara kita cukup besar. Namun di sisi lain, semua kabupaten/kota di Jawa Barat
menjadi titik sentrum penempatan pekerja migran, baik secara resmi maupun secara ilegal,"
ungkap Benny di sela-sela sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Kabupaten
Bandung, Sabtu (28/8/2021).

Dijelaskan Benny, saat ini jumlah pekerja migran yang tercatat secara resmi saat ini mencapai
4,2 juta orang. Namun, tidak sedikit juga pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri
melalui agen atau calo penyalur tenaga kerja tidak resmi. Namun, Benny tidak menjelaskan
jumlah pekerja migran yang diberangkatkan secara tidak resmi tersebut.
"Kalau pekerja migran tidak resmi, itu kita tidak mengetahui siapa mereka. Kecuali jika mereka
(pekerja migran) kemudian lari ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), kita baru tahu.
Kalau secara resmi kan kita juga mengetahui by name by addres penempatan pekerja migran
itu," ucap Benny.
Untuk menyelesaikan persoalan pekerja migran yang diberangkatkan secara tidak resmi ini,
lanjut dia, negara harus mengambil langkah penyelesaian dari hulu. Salah satunya dengan
optimalisasi operasi jalur tikus penyaluran pekerja migran yang diberangkatkan secara tidak
resmi, seperti di antaranya pelabuhan dan lintas batas negara.

Untuk melindungi masyarakat dari calo penyaluran tenaga kerja tidak resmi ke luar negeri ini,
kata Benny, pihaknya berkolaborasi dengan lembaga lainnya termasuk pemerintah daerah untuk
mensosialisasikan pentingnya perlindungan calon pekerja migran memanfaatkan penempatan
pekerja migran resmi negara.

265