Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 95
Title MENPERIN AGUS SOAL NASIB PESANGON KORBAN PHK: BACA, DRAF OMNIBUS LAW SUDAH
DISEBAR
Media Name merdeka.com
Pub. Date 13 Februari 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/menperin-agus-soal-nasib-pesangon-korban- phk-baca-
draf-omnibus-law-sudah-disebar.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Merdeka.com - Pemerintah kini tengah merumuskan formula baru pemberian
pesangon dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Kabarnya, pesangon bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
akan berkurang dari 32 kali menjadi 19 kali, meski pekerja yang bersangkutan bakal
mendapat kompensasi.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita , mengatakan
pemerintah telah menyiapkan naskah Omnibus Law Cipta Kerja, dan mengaku
sudah mempublikasikannya di berbagai media.
"Draf-nya ada dong, sudah dipublikasikan. Itu di beberapa surat kabar sudah ada,"
ujar dia pasca rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta , Kamis (13/2).
Saat ditanya apakah pesangon bagi yang menerima PHK akan dihapus atau
dipotongkan, Menteri Agus mempersilakan publik membaca draf Omnibus Law Cipta
Kerja yang telah disebarluaskan.
1 dari 1 halaman Pekerja Korban PHK Bakal Dapat Uang Pemanis Sebelumnya,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membocorkan
beberapa isi draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam Omnibus Law tersebut salah
satunya akan ada uang pemanis (sweetener) yang diberikan pemerintah setara lima
kali gaji bagi seluruh pekerja resmi.
"Dengan ditandatanganinya perjanjian Undang-Undang, nanti tenaga kerja dapat
sweetener. Sweetener itu berlaku untuk semua pekerja yang resmi, dan itu
perusahaan bukan perusahaan kecil. Perusahaan besar," ungkapnya.
Menko Airlangga mengatakan, adanya skema sweetener ini tidak menghapus
pemberian pesangon bagi para pekerja. Pesangon sendiri masih akan tetap ada
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
"Kalau pesangon tetap ada dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini beda on top," ujar
dia.
Mantan Menteri Perindustrian ini menambahkan, pada dasarnya Omnibus Law Cipta
Page 94 of 177.
