Page 43 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 AGUSTUS 2019
P. 43
"Kami perlu sampaikan penolakan draf revisi ini jangan sampai diterima oleh DPR
RI, tetapi harus melalui kajian yang komprehensif , yang melibatkan serikat buruh,
pengusaha dan pemerintah biar adil dan seimbang," ujar dia.
Selanjutnay, pihaknya menolak sistem pemagangan nasional serta sistem upah
murah yang hingga kini masih berlaku di Jabar. Dia berharap Gubernur Jabar
Ridwan Kamil dapat menyampaikan aspirasi mereka dan mewujudkan buruh Jabar
juara lahir dan batin, sebagaimana yang sering didengungkan.
"Kedua, menolak sistem pemagangan nasional. Ketiga, menolak sistem upah murah
yang berlaku di Jawa Barat," tutur dia.
Dia menambahkan, buruh pun menyampaikan tuntutan isu lokal yakni terkait
dengan Citarum Harum yang berimbas pada beberapa perusahaan di segitiga
rebana antara lain Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Relokasi yang dilakukan di
sana, kata dia, dapat mengakibatkan buruh menerima upah murah.
"Jadi ini berdampak sangat kompleks karena dikhawatirkan akibat relokasi ini
tercipta upah murah karena upah yang akan mereka terima sesuai dengan upah
yang berlaku di segitiga rebana," ungkap dia.
Adapun, isi tuntutan yang disampaikan buruh: 1. Kami memohon agar gubernur dan
DPRD Provinsi Jabar membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada presiden
dan DPR RI tentang penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan rekomendasi tentang penolakan sistem
pemagangan nasional; 2. Kami memohon Gubernur Jabar menghentikan segala
kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan politik upah murah di Jabar, di
antaranya dengan cara mencabut SK tentang upah khusus yang nilainya di bawah
ketentuan UMK dan segera tetapkan UMSK di beberapa kabupaten/kota yang belum
ada UMSK; 3. Kami memohon agar program pemerintah tentang Citarum Harum
Page 42 of 42.
