Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 169
nasional mesti dikawal ketat. Dengan begitu tidak menyimpangi fondasi konstitusi
sebagai kekuatan hukum tertinggi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Salah satu acuannya, tambah Rahma, bangunan konstitusi yang dimaksud mesti
disandarkan pada penafsiran MK dalam setiap putusannya. Berdasarkan data Kode
Inisiatif, terdapat 29 dari 79 UU yang diubah oleh RUU Cipta Kerja pernah diujikan
di MK. Selain itu, terdapat 54 putusan MK memiliki keterkaitan dengan UU yang
diubah dalam RUU Cipta Kerja.
Jadi Perhatian Serius Rahma menilai segala potensi pelanggaran norma konstitusi
tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Penyimpangan sebagian pasal
RUU Omnibus Law Cipta Kerja terhadap konstitusi tidak dapat diartikan sebagai
penyimpangan parsial, melainkan penyimpangan sistemik. Hal ini dikarenakan, RUU
Cipta Kerja harus dilakukan sistematis sebagai satu kesatuan bangunan.
Keberadaan satu aturan, tambah Rahma, tidak dapat menegasikan keberadaan
aturan lain. Artinya bukan hanya di sektor ekonomi dan investasi saja tetapi dapat
juga merambat ke bidang hukum, sosial, lingkungan hidup, sumber daya alam
(SDA), ketenagakerjaan, bahkan tatanan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, dia menyarankan dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta
Kerja, Pemerintah dan DPR harus mengutamakan nilai konstitusi dan memastikan
materi muatan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sesuai dengan pandangan MK. yag/N-
3.
Page 168 of 192.
